TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf, mengira keputusan fraksinya meninggalkan sidang paripurna pada Jumat dinihari lalu itu akan diikuti fraksi lain. (Baca: Nurhayati: Walk-out Demokrat Inisiatif Saya)
”Kalau ada fraksi lain yang benar-benar mendukung pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan, mengapa tidak ikut walk-out bersama kami?” ujar Nurhayati di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin, 29 September 2014. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi).
Dia berdalih, instruksinya itu dilatarbelakangi kekecewaan lantaran usul Demokrat tak diakomodasi pimpinan sidang. Instruksi itu, dia menambahkan, tidak diketahui Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Gugat UU Pilkada, SBY Dianggap Sumpah Palsu).
Dia mengatakan mundurnya Demokrat dari sidang paripurna seharusnya diikuti oleh fraksi lain. Dengan demikian, sidang paripurna tidak lagi memenuhi kuorum untuk mengesahkan UU Pilkada. (Baca: 'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh')
Nurhayati malah menyalahkan fraksi lain yang tidak ikut mengikut aksi walk-out Demokrat. "Ini lucu. Kalau walk-out dikatakan fatal, mengapa sekarang Demokrat yang tidak ikut memilih yang disalahkan," katanya. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada)
Nurhayati mengatakan fraksinya menolak menyetujui opsi pertama, yakni pilkada langsung tanpa perbaikan. Sebab, menurut dia, perlu ada perbaikan dalam mekanisme pilkada langsung. (Baca: Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo)
Nurhayati mengatakan proses lobi antarfraksi tidak menemukan titik terang. "Pak SBY menjelaskan, Demokrat tidak ke kanan dan tidak ke kiri, memang. Kami tidak silau dengan tawaran-tawaran kekuasaan." (Baca pula di SBY Diminta Segera Teken UU Pilkada)
NURIMAN JAYABUANA
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada
'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh'
#ShameOnYouSBY Hilang, Muncul #ShamedByYou
5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan
Cari Dalang UU Pilkada, SBY Diminta Introspeksi
