UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden SBY. abror/presidensby.info

    Presiden SBY. abror/presidensby.info

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Partai Demokrat akan menyiapkan gugatan RUU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan SBY melalui akun Twitter-nya pada Jumat malam, 26 September 2014.

    “Saya konsisten, yang terbaik tetap pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Partai Demokrat sedang menyiapkan gugatan hukum yang tepat, apakah nanti ke MK atau MA,” cuit SBY beberapa jam yang lalu. (Baca: SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada)

    Bukannya mendapat respons yang baik, pernyataan yang disampaikan SBY melalui akun @SBYudhoyono itu menuai banyak kritik dan kecaman dari netizen. Partai berlambang Mercy yang diketuai oleh SBY dinilai tidak mempunyai sikap dalam menentukan keputusan saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam sidang paripurna yang dilakukan pada Kamis, 25 September 2014, Fraksi Partai Demokrat memilih untuk melakukan walkout.

    “Tidak perlu basa-basi politik, Pak. Yang kami perlukan adalah kembalikan hak rakyat Indonesia karena Demokrat bertanggung jawab,” cuit akun @silvesterRino, membalas kicauan SBY.

    Kritikan untuk ayah dari Edi Baskoro ini terus bergulir. Di antaranya dari akun @wito1006 yang mengatakan, “@SBYudhoyono stop drama ah, Pak. action yang konkret lebih penting daripada kebanyakan omong.”

    “Ga perlu orang pinter untuk tahu bahwa Demokrat dan SBY cuma pencitraan,” akun @ekazulaikaa menimpali.

    Akun @yantisiahaan8 mengatakan, “Saya kecewa, benar-benar kecewa sekali dengan sikapmu Pak SBY. #ShameOnYouSBY.”

    SBY yang tengah berada di Amerika Serikat juga mengunggah video ke YouTube untuk menyalurkan pendapatnya mengenai RUU Pilkada tidak langsung. Video tersebut sudah dilihat 9.395 dalam waktu tujuh jam setelah diunggah. Dalam video yang berdurasi 16 menit 28 detik itu, SBY mengungkapkan rasa kecewa karena DPR telah mengesahkan RUU Pilkada tidak langsung.

    “Saya kecewa,” kata SBY dalam video yang diunggah pada Jumat, 26 September 2014.

    Ungkapan rasa kecewa SBY itu dinilai netizen sekadar drama dan pencitraan. Dalam kurun waktu tujuh jam, video itu mendapat respons buruk dengan 970 orang memberikan jempol ke arah bawah atau tidak menyukai.

    Kritik terhadap video SBY juga datang dari akun Dandi Kusnaedi yang mengatakan, “Kecewa anda Asli atau Palsu, pak?” Adapun akun Adly Al Ghifari berkomentar, “Anda sangat cantik bermain pak. banyak masyarakat yg tertipu. omonganmu banyak. Dislike.”

    Rapat Paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara.

    Fraksi Demokrat dengan suara anggota yang hadir 129 orang memilih walkout dengan alasan aspirasi mereka tentang pilkada langsung dengan sepuluh syarat ditolak. Fraksi Demokrat hanya menyisakan enam suara yang menyatakan mendukung pilkada langsung.

    DEVY ERNIS

    Terpopuler:
    RUU Pilkada, SBY Minta Dalang Walkout Diusut
    Demokrat Walkout RUU Pilkada, Ruhut: Siapa yang Ngibulin? 
    UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini 
    Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo 
    Ahok dan Ridwan Kamil Bisa Jadi Motor Gugat UU Pilkada


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.