TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuai reaksi publik. Mereka menumpahkan kekecewaan lewat Twitter dengan tagar #ShameOnYouSBY. Tagar ini menjadi trending topic di media sosial tersebut. (Baca: Dilema Setelah RUU Pilkada Diketok)
Akun @LusianaWati14, misalnya. Dia mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa awal pemerintahannya mengadakan pemilihan kepala daerah langsung. Tapi pada akhir pemerintahannya sistem ini malah dihapus dan Indonesia kembali ke cara sebelumnya, yakni pemilihan melalui DPRD. "Now menjelang pensiun malah ditiadakan, sungguh DRAMATIS #shameOnYouSBY." (Baca: RUU Pilkada, SBY Minta Dalang Walkout Diusut)
Tak berbeda dengan Lusiana, akun @hermandavid22 juga menyuarakan protes. Dia menganggap pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagai langkah blunder SBY pada akhir pemerintahannya. Sementara itu, Rizky Indarta lewat akun @Qiqiqiq menyebut pengesahan itu sebagai kematian demokrasi. "R.I.P Democracy." (Baca: Walkout Paripurna RUU Pilkada, Demokrat Pengecut)
Rapat Paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara. (Baca: Ahok dan Ridwan Kamil Bisa Jadi Motor Gugat UU Pilkada)
Fraksi Demokrat dengan suara anggota yang hadir 129 orang memilih walkout dengan alasan aspirasi mereka tentang pilkada langsung dengan 10 syarat ditolak. Fraksi Demokrat hanya menyisakan enam suara yang menyatakan mendukung pilkada langsung. (Baca: UU Pilkada Sah, Ridwan Kamil: Semoga Tuhan Bersama Kita)
SBY sendiri disebut-sebut sebagai penggagas pemilihan kepala daerah tak langsung tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan usul SBY. "RUU Pilkada itu kan, pada awalnya proposal Pak SBY," ujar Fahri Ahad, 21 September lalu. (Baca juga: RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat)
NUR ALFIYAH
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
'Jangan Ada Pemberlakuan Jilbab untuk Non-Muslim'
Parkir Meter, DKI Raup Rp 120 miliar Setahun
Dolmen Ditemukan di Semak-semak Gunung Padang
Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat
