RUU Pilkada Sah, Istri Gus Dur: Ada Pasang-Surutnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Shinta Nuriyah Abdurachman Wahid pada acara peluncuran Abdurrahman Wahid Center dan diskusi Agama dan Toleransi di Persimpangan Jalan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu 18 Juli 2012. TEMPO/Subekti

    Shinta Nuriyah Abdurachman Wahid pada acara peluncuran Abdurrahman Wahid Center dan diskusi Agama dan Toleransi di Persimpangan Jalan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu 18 Juli 2012. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Istri mantan presiden Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Wahid, mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sama artinya dengan kemunduran Demokrasi. "Sepintas, pilkada tak langsung itu seperti kita terbelakang lagi," kata Shinta di gedung The Energy di bilangan Sudirman, Kamis, 25 September 2014. (Baca: UU Pilkada Sah, Ridwan Kamil: Semoga Tuhan Bersama Kita)

    Namun, Shinta mengatakan, masyarakat harus kontekstual. Kalau suatu aturan tak menguntungkan bagi tatatanan sosial, maka aturan itu harus diubah. "Segala hal ada masa pasang-surutnya," katanya. (Baca: RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta)

    Seperti diketahui, pilkada langsung akhirnya tak berlaku lagi. DPR memutuskan menghapus pilkada langsung dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Rapat paripurna memutuskan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Priyo Budi Santoso, pimpinan rapat paripurna saat membacakan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat dinihari, 26 September 2014. (Baca: Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat)

    Keputusan itu diambil setelah Dewan menggelar voting atau pemungutan suara atas rancangan beleid tersebut. Kubu pendukung pilkada langsung dari poros koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla kalah telak oleh kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pendukung pilkada melalui DPRD. (Baca: Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar)

    Koalisi Jokowi-JK yang terdiri atas PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Hati Nurani Rakyat hanya mampu mengumpulkan 125 suara. Jumlah itu termasuk pecahan 11 suara dari Partai Golkar dan 4 dari Demokrat. Namun kubu Prabowo-Hatta yang terdiri atas Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan Sejahtera jauh lebih unggul dengan 226 suara. (Baca juga:
    RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat)

    MUHAMMAD MUHYIDDIN | TRI SUHARMAN

    Topik terhangat:

    Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

    Berita terpopuler lainnya:
    'Jangan Ada Pemberlakuan Jilbab untuk Non-Muslim'
    Parkir Meter, DKI Raup Rp 120 miliar Setahun
    Dolmen Ditemukan di Semak-semak Gunung Padang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.