Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi mendukung pelaksanaan pilkada langsung tanpa diwakili oleh DPRD di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 14 September 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi mendukung pelaksanaan pilkada langsung tanpa diwakili oleh DPRD di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, 14 September 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai pengusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla merasa ditipu oleh Partai Demokrat dalam sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sebabnya, partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memilih hengkang dari sidang setelah kubu Jokowi-JK tunduk pada opsi yang mereka ajukan.

"Kami merasa ditinggalkan, kami dizalimi," kata Yasona Laoli, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat dini hari, 26 September 2014. (Baca juga: Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237)

Sidang paripurna akhirnya memutuskan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan itu diambil setelah kubu pendukung pilkada langsung dari poros koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla kalah telak dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, pendukung pilkada melalui DPRD, melalui sistem voting atau pemungutan suara terbanyak.

Koalisi Jokowi-JK yang terdiri atas PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Hati Nurani Rakyat hanya mampu mengumpulkan 125 suara. Jumlah itu termasuk pecahan 11 suara dari Partai GOlkar dan 4 suara dari Demokrat. Namun kubu Prabowo-Hatta yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan Sejahtera jauh lebih unggul dengan 226 suara.

Mulanya tiga opsi pemilihan kepala daerah menjadi topik utama sidang paripurna. Selain opsi yang diajukan kubu Jokowi-JK dan kubu Prabowo-Hatta. Demokrat mengusulkan opsi baru yakni pemilihan langsung dengan 10 kriteria perbaikan. (Baca: Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah)

Sidang paripurna yang dimulai pada pukul 14.00 WiB, Kamis, 25 September, itu alot lantaran ketiga kubu mempertahankan opsi masing-masing. Kubu Jokowi-JK tak bisa bersatu dengan Demokrat lantaran tak menyetujui kriteria uji publik yang diajukan oleh partai berlambang Mercy itu. Mereka merasa berat karena uji publik dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Uji publik jangan dibawa ke ranah yang membahayakan," ujar Yasona.

Namun kubu Jokowi-JK akhirnya tunduk pada opsi Demokrat dalam forum lobi. Menurut Syarifuddin Sudding, Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Demokrat sudah menunjukkan gelagat yang mencurigakan dalam forum tertutup itu. "Mereka sudah berencana menarik kembali opsi yang diajukan," ujarnya seusai lobi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nyatanya, Benny K. Harman, juru bicara Demokrat, kembali mengajukan opsi tersebut dalam sidang paripurna. Kubu Jokowi langsung menyetujui opsi mereka. Tetapi kenyataan berbeda, partai berlambang Mercy malah walk out atau meninggalkan paripurna. Mereka berdalih gagal meloloskan opsi yang dikehendakinya. "Setelah mengamati dinamika dalam rapat paripurna dengan tidak diakomodirnya opsi pilkada langsung dengan 10 koreksi total, maka kami bersikap netral," ujar Benny.

Yasona mengatakan kubunya semula terharu dengan sikap Demokrat yang mendukung pilkada langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Sehingga kubu Jokowi-JK dengan hati yang tulus, kata dia, rela tunduk pada opsi yang mereka ajukan. Namun perubahan sikap yang Demokrat tunjukkan setelah diberi dukungan, kata dia, membuat kubunya kecewa.

Ia lantas menuding Demokrat menggunakan politik pecah belah dan rekayasa pencitraan. "Skenario cantik ini dibuat seolah-olah untuk mendukung kedaulatan rakyat, tetapi hatinya ternyata ada di sebelah sana (Prabowo-Hatta)," kata dia, "Kami menyesalkan Partai Demokrat yang meninggalkan kami memperjuangkan rakyat." (Baca: Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar)

TRI SUHARMAN

Berita terpopuler lainnya:
Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
FPI Minta Ahok Jaga Mulut
Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Berdiskusi Tertutup dengan Jenggala Center, Lembaga Apa Itu?

18 September 2022

Co-Chair U20 yang juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan pada pembukaan U20 Mayors Summit 2022 di Jakarta, Selasa 30 Agustus 2022. Pertemuan para pemimpin kota dunia itu membahas kerja sama di bidang investasi kesehatan dan perumahan rakyat, mendorong transisi energi berkelanjutan, serta edukasi dan pelatihan tentang masa depan pekerjaan yang merata untuk semua. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anies Baswedan Berdiskusi Tertutup dengan Jenggala Center, Lembaga Apa Itu?

Anies Baswedan diskusi tertutup dengan Jenggala Center bahas keadilan sosial di ibu kota dan soal situasi Pemilu 2024.


Mengenal Panglima TNI pada Periode Presiden Jokowi

4 November 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kanan), dan Rachmat Gobel (kanan) memberikan keterangan pers terkait Surat Presiden calon Panglima TNI di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2021. DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) dari Joko Widodo yang berisi penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mengenal Panglima TNI pada Periode Presiden Jokowi

Panglima TNI merupakan jabatan yang sangat tinggi di Tentara Nasional Indonesia karena menjadi pimpinan TNI selurunh angkatan militer.


5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I

19 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mennggelar acara silaturahmi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja Jokowi di Istana Negara.


Akhir Kabinet Jokowi-JK, Gojek dan Tokopedia Ucapkan Terimakasih

18 Oktober 2019

Presiden Jokowi santap siang bersama pengemudi Gojek, Kopaja dan angkutan umum lainnya. Istimewa
Akhir Kabinet Jokowi-JK, Gojek dan Tokopedia Ucapkan Terimakasih

Gojek dan Tokopedia mengaku disokong penuh oleh pemerintahan Jokowi-JK.


Presiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing

18 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersiap untuk foto bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 saat acara perpisahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi: Setiap Momen Adalah Spesial, Spesial Pusing

Silaturahmi tersebut dimulai dengan Shalat Jumat bersama, foto bersama, dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.


Retno Marsudi: Kerja dengan Jokowi-Kalla itu Asyik

14 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berbincang dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Jonathan Edward Austin di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019. Presiden menerima surat kepercayaan dari 12 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Indonesia, diantaranya dari Turki, Selandia Baru, Kroasia, Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dan Malaysia. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Retno Marsudi: Kerja dengan Jokowi-Kalla itu Asyik

Sebagai pemimpin, Jokowi dan JK juga disebut Retno tidak pernah berjarak dengan para menteri Kabinet Kerja.


Hari HAM, Konflik Agraria Imbas Proyek Infrastruktur Jadi Sorotan

10 Desember 2018

Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) membawa spanduk tuntutan saat melakukan aksi demontrasi memperingati Hari HAM Sedunia di depan Kedubes AS, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Massa membawa sejumlah atribut berupa poster dan spanduk berisi pernyataan hingga tuntutan. TEMPO/Subekti
Hari HAM, Konflik Agraria Imbas Proyek Infrastruktur Jadi Sorotan

Dalam peringatan hari HAM sedunia, Komnas HAM menyoroti soal konflik agraria yang semakin masif.


4 Tahun Jokowi - JK, Mendikbud Sebut Sudah Salurkan 12,6 Juta KIP

24 Oktober 2018

Siswa menunjukan Kartu Indonesia Pintar usai penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan oleh Presiden Joko Widodo di Gor Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, 8 Maret 2018. ANTARA/Zabur Karuru
4 Tahun Jokowi - JK, Mendikbud Sebut Sudah Salurkan 12,6 Juta KIP

Menteri-menteri Kabinet Kerja memaparkan capaian kinerjanya selama 4 tahun pemerintahan Jokowi - JK.


4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi

23 Oktober 2018

Ratusan aktivis Forum Solidaritas Kebebasan Beragama melakukan aksi damai dengan menyalakan lilin di Bunderan HI, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi

Sepanjang 2014-2018, KontraS mencatatkan sedikitnya ada sekitar 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.


Sisa Setahun, Ini Target yang Dikejar Pemerintahan Jokowi - JK

22 Oktober 2018

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kanan) melambaikan tangan seusai Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018. Baju kebaya kurung merupakan baju andalan Ibu Negara dalam acara resmi kenegaraan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Sisa Setahun, Ini Target yang Dikejar Pemerintahan Jokowi - JK

Moeldoko merinci target-target dan realisasi yang dicapai pemerintah Jokowi - JK selama 4 tahun.