RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, berpose pada sesi pemotretan untuk Tokoh yang Mengubah Indonesia 2006 Majalah Tempo di Jakarta, 19 Desember 2006. dok. TEMPO/ Hendra Suhara

    Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, berpose pada sesi pemotretan untuk Tokoh yang Mengubah Indonesia 2006 Majalah Tempo di Jakarta, 19 Desember 2006. dok. TEMPO/ Hendra Suhara

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan berkomentar banyak ihwal rapat paripurna revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang masih berlangsung hingga kini. "Saya enggak tahu apa hasilnya nanti," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 25 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan

    Ahok mengaku tetap mengikuti perkembangan lewat siaran televisi hingga rancangan itu disahkan. Ia menuturkan, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR, pengesahan undang-undang yang mengundang kontroversi biasanya rawan dengan isu yang menjatuhkan setiap kubu. "Ada isu kali ini mau disogok Rp 150 juta," tutur Ahok. (Baca: Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar)

    Ahok tak menjawab saat ditanya siapa sumber informasi tersebut. Yang jelas, ujar dia, berdasarkan konstelasi perolehan kursi di DPR, sidang paripurna ini akan mengegolkan pemilihan kepala daerah langsung. Terlebih, belakangan, Partai Demokrat sebagai partai pemerintah mengisyaratkan mendukung pemilihan langsung. (Baca: Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah)

    Keputusan akhir akan ditetapkan dalam sidang paripurna DPR. Namun, hingga kini, kesepakatan belum tercapai. Fraksi di DPR masih terbelah dalam menyikapi RUU Pilkada. Tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, setuju dengan pilkada langsung. Sedangkan PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, mendukung pilkada melalui DPRD. Adapun Demokrat mendukung pilkada langsung dengan sepuluh syarat. (Baca: Soal Pilkada Langsung, Partai Golkar Terbelah)

    Adapun Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan partainya berkukuh pada opsi ketiga dalam sidang pengesahan revisi UU Pilkada tingkat II DPR hari ini. Opsi ketiga Demokrat itu yakni setuju pilkada langsung tapi dengan sepuluh syarat.

    Menurut Max, posisi partainya tersebut adalah hak asasi setiap partai untuk memiliki aspirasinya. "Kami menjadi penentu bagi diri kami sendiri," kata Max ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah sidang paripurna diskors, Kamis sore, 25 September 2014. (Baca juga: Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237)

    LINDA HAIRANI

    Topik terhangat:
    Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014



    Berita terpopuler lainnya:
    Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
    FPI Minta Ahok Jaga Mulut
    Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
    Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.