Demokrat: Kami Jadi Penentu untuk Diri Sendiri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam

    Massa yang tergabung dalam "Koalisi Kawal RUU Pilkada" melakukan aksi teatrikal dengan memakai topeng wajah tokoh-tokoh Koalisi Merah Putih pada aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 September 2014. Dalam aksi tersebut mereka mendukung pelaksanaan Pilkada Langsung karena Pilkada lewat DPRD bisa melahirkan cukong-cukong yang berkuasa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mengatakan partainya berkukuh pada opsi ketiga dalam sidang pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tingkat II DPR hari ini. Opsi ketiga Demokrat itu yakni setuju pilkada langsung tetapi dengan 10 syarat. (Baca: RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan

    Menurut Max, posisi partainya tersebut adalah hak asasi dari setiap partai untuk memiliki asprirasinya. "Kami menjadi penentu bagi diri kami sendiri," kata Max ketika dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, jakarta, setelah sidang paripurna diskors, Kamis sore, 25 September 2014. (Baca: Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar)

    Menurut Max, Demokrat saat ini masih sebagai fraksi terbesar di DPR sebelum pergantian pada Oktober nanti. Jadi mereka merasa punya posisi tawar yang tinggi. Ia mengakui 10 poin tersebut sudah termaktub dalam dua draf RUU Pilkada saat ini. "Tapi tidak secara substansial. Kami ingin yang substansif, kumulatif dan absolut."

    Pada Kamis, 18 September 2014, Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengadakan konferensi pers yang berisi pernyataan sikap Demokrat mendukung pilkada secara langsung dengan 10 syarat yang harus dimasukkan dalam RUU Pilkada. Ke-10 syarat itu antara lain uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur, bupati, dan wali kota. (Baca: Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah)

    Pada pukul 17.50 WIB sidang paripurna ditunda oleh pimpinan sidang, Priyo Budi Santoso, untuk istirahat, salat, makan, dan lobi. Sidang akan dimulai lagi pada pukul 19.30 WIB untuk mendengarkan hasil lobi, mengesahkan RUU Pilkada dan dua ruu lainnya yaitu RUU Pemerintah Daerah, dan RUU Administrasi Negara.

    Dalam pandangan Demokrat yang dinyatakan Max di sidang paripurna, ia menyebutkan pilkada langsung selama ini dipandang baik meski butuh perbaikan-perbaikan demi penyempurnaan. Ketika Tempo menanyakan mengapa baru diajukan saat ini bukan ketika rapat panitia kerja, Max menjawab, "Ah biasa itu. Kita lihat nanti hasil lobi-lobi ini." (Baca: Soal Pilkada Langsung, Partai Golkar Terbelah)

    Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, yang ditemui sesuai rapat diskors sore tadi, mengatakan dua opsi yang ada (pilkada langsung dan tak langsung) dengan segala varian, berharap dapat mengerucut setelah lobi. "Semoga dalam lobi ini ditemukan jalan tengah, bukan voting," katanya. (Baca: RUU Pilkada, Wali Kota Bandung Siap Pimpin ke MK)

    Priyo mempertanyakan, mengapa opsi ketiga Demokrat ini baru muncul saat sidang paripurna, bukan ketika rapat panja. Catatan dari Demokrat itu belum tentu semua bisa dimasukkan dalam draf. Namun, Priyo meminta lobi-lobi yang dilakukan saat ini akan menghasilkan kompromi. (Baca juga: Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237)

    RIDHO JUN PRASETYO

    Topik terhangat:
    Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014



    Berita terpopuler lainnya:
    Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
    FPI Minta Ahok Jaga Mulut
    Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
    Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.