Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengacara Adnan Buyung Nasution bersama Anas Urbaningrum berbincang-bincang usai mengelar deklarasi di kantor Law Firm Adnan Buyung Nasution & Partner di Jakarta, Rabu (17/4). Dalam deklarasi tersebut, dinyatakan bahwa Adnan Buyung Nasution & Partner telah menjadi penasihat Hukum Anas Urbaningrum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan dan sekolah olahraga Nasional di Hambalang. TEMPO/Dasril Roszandi

    Pengacara Adnan Buyung Nasution bersama Anas Urbaningrum berbincang-bincang usai mengelar deklarasi di kantor Law Firm Adnan Buyung Nasution & Partner di Jakarta, Rabu (17/4). Dalam deklarasi tersebut, dinyatakan bahwa Adnan Buyung Nasution & Partner telah menjadi penasihat Hukum Anas Urbaningrum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan dan sekolah olahraga Nasional di Hambalang. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Adnan Buyung Nasution, pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum, optimistis hak politik kliennya tidak akan dicabut. Menurut dia, hak politik merupakanhak setiap warga negara yang tidak bisa diganggu gugat. Hak politik, Adnan menambahkan, adalah hak hakiki semua warga negara. (Baca: KPK Ingatkan Anas Sesumbar Gantung Diri di Monas

    Menurut Adnan, tidak boleh ada yang mencabut hak politik seseorang, termasuk Anas. "Jaksanya bodoh. Kalau begitu, sekalian saja cabut kewarganegaraan Anas," kata Adnan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 24 September 2014. Hari ini, majelis hakim akan membacakan putusan kasus Anas.

    Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Anas dengan pidana 15 tahun penjara. Jaksa juga meminta hakim agar menghukum Anas untuk membayar denda Rp 500 juta subsider pidana 5 bulan kurungan. Selain itu, jaksa menuntut agar Anas membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp 94,18 miliar dan US$ 5.261.070. (Baca juga: 3 Tudingan Miring Anas kepada Keluarga SBY)

    Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar selama satu bulan sesudah berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita oleh negara dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. (Baca: Anas Urbaningrum Dituntut 15 Tahun Penjara)

    Jaksa juga menuntut Anas dihukum dengan pidana tambahan, yakni pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Jaksa pun menuntut pula pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha pertambangan atas nama PT Arina Kotajaya seluas 5.000-10.000 hektare di Kutai Timur‎, Kalimantan Timur. (Baca: Anas dan 466 Politikus yang Dijerat Kasus Korupsi)

    Adnan berharap kliennya bisa divonis bebas. Fakta persidangan, menurut Adnan, menyatakan Anas tidak bersalah. "Kami harap Anas bebas," kata Adnan sebelum memasuki ruang persidangan.

    Persidangan Anas dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB. Namun, hingga berita ini diturunkan pukul 14.30 WIB, sidang belum dimulai. Anas tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta pukul 14.00 WIB. Anas memperoleh dukungan dari ratusan simpatisan Perhimpunan Pergerakan Indonesia, yang didirikannya, dan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam yang datang. (Baca: Anas Curiga Ongkos Kampanye SBY dari Dana Century)

    ANDI RUSLI



    TERPOPULER
    3 Tudingan Miring Anas kepada Keluarga SBY
    Bocah 8 Tahun Dapat Duit Rp 15 Miliar dari YouTube
    Anas dan 466 Politikus yang Dijerat Kasus Korupsi
    Jokowi Emoh Ditanya Lagi Soal Jakarta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.