Tahir Jadi Penasihat TNI, Endriartono: Imbal Jasa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto. TEMPO/Zulkarnain

    Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto. TEMPO/Zulkarnain

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (Purnawirawan) Endriartono Sutarto mengatakan tidak perlu mempermasalahkan penunjukan Dato Sri Tahir sebagai penasihat bidang kesejahteraan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

    Menurut Endriartono, CEO Mayapada Group itu memberitahukan dia hanya ingin membantu rumah bagi prajurit di tanah milik TNI. Secara materi, ujar Endriartono, sangat menguntungkan. Namun akan berbenturan dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. "Kebutuhan TNI harus dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," ujarnya. (Baca: DPR: Penunjukan Tahir Ganggu Profesionalitas TNI)

    Karena itu, menurut Endriartono, jika ada yang ingin menyumbang kepada TNI harus sesuai dengan mekanisme, yakni melalui pemerintah. "Tidak boleh langsung ke TNI," katanya.

    Endriartono mengatakan, saat menjabat sebagai panglima, dirinya tidak pernah mengangkat panasihat. "Enggak ada," katanya. Menurut dia, yang ada hanya staf ahli dari senior aktif yang mengkaji bidang. "Itu, kan, prajurit juga." (Baca: Pebisnis Jadi Penasehat TNI, Itu Hak Moeldoko)

    Sebab itu, menanggapi sosok Tahir yang merupakan pebisnis, Endriartono mengatakan bahwa penunjukan Tahir sebagai penasihat hanya bentuk imbal jasa. "Itu tidak masalah," katanya. Hanya, kalau TNI menerima uang langsung dari perorangan, itu yang tidak boleh.

    TRI SUSANTO SETIAWAN

    Baca juga:
    Lounge TKI di Soekarno-Hatta Jadi Zona Publik
    Pemerintah-DPR Sepakati Postur RAPBN 2015
    Dana Kompensasi Kenaikan BBM Rp 10 Triliun
    AS dan Sekutu Arab Mulai Gempur ISIS di Suriah
    Wakapolri Tinjau Lokasi Bentrok Polisi dan TNI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.