Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hampir Seribu Hektare Hutan di NTT Kritis  

image-gnews
Seorang siswa SD berjalan menuju sekolahnya yang berjarak sekitar 10-15 kilometer di Desa Looluna, Belu, NTT, Kamis (4/7). ANTARA/Yudhi Mahatma
Seorang siswa SD berjalan menuju sekolahnya yang berjarak sekitar 10-15 kilometer di Desa Looluna, Belu, NTT, Kamis (4/7). ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Kupang - Sedikitnya 947,7 hektare atau 20,02 persen hutan di Nusa Tenggara Timur dikategorikan sebagai lahan kritis. Sekitar 27,9 hektare lainnya atau 0,38 persen lahan bahkan masuk kategori sangat kritis.

"Untuk merehabilitisai hutan di NTT yang kritis ini dibutuhkan dana sebesar Rp 7,5 triliun lebih," kata Kepala Perwakilan WWF Indonesia wilayah Bali-Nusa Tenggara, Muhamad Ridha Hakim, di Kupang, Selasa, 23 September 2014.

Berdasarkan data WWF Indonesia, menurut dia, lahan tidak kritis hanya 830,9 ha atau 17,15 persen, potensi kritis 1,2 juta lebih ha atau 26,13 persen, agak kritis 1,7 juta lebih ha atau 35,92 persen.

Ridha mengatakan pemerintah baru mampu untuk melakukan rehabilitasi kawasan hutan hanya 4.516 ha atau satu persen kawasan hutan setiap tahunnya. Di lain pihak, lahan kritis dan sangat kritis jumlahnya sangat luas. Untuk mengatasi lahan kritis dibutuhkan dana rata- rata Rp 8 juta per hektarnya.

"Jika dihitung luas lahan kritis dengan kebutuhan rata-rata setiap hektare, maka dibutuhkan dana sebesar Rp7,582 triliun lebih untuk kegiatan reboisasi," katanya.

Namun, ujarnya, dengan kemampuan pemerintah yang sangat rendah, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis di NTT.

Dia menyebut terdapat empat penyebab tidak langsung terjadi lahan kritis di NTT, yakni deforestasi dan degradasi hutan, perencanaan tata ruang tidak efektif, pengelolaan hutan yang tidak efisien dan efektif, serta penegakan hukum yang lemah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Dinas Kehutanan NTT Ben Polomaing mengatakan berdasarkan peta tata ruang, NTT memiliki sedikitnya 1,8 juta ha kawasan hutan. Namun, kawasan hutan itu kini sudah beralih fungsi. "Di peta jelas tertulis kawasan hutan, tetapi di lapangan tidak demikian," katanya.

Hal itu disebabkan aktivitas dalam kawasan hutan masih sangat tinggi, seperti penebangan dan perdagangan kayu ilegal. "Kami kekurangan petugas untuk mengawasi aktivitas di kawasan hutan," katanya.

YOHANES SEO

Terpopuler:
Istri AKBP Idha Endri Kuasai Harta Bandar Narkoba
Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada
Akhirnya, Jokowi Bocorkan Nama Kabinetnya
Resmi, Demokrat Dukung Pilkada Langsung
PDIP: Koalisi dengan PAN dan PPP Sudah Final

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

25 Januari 2024

Menteri LHK, Siti Nurbaya dan Kepala Badan Kehutanan Amerika Serikat, Randy Moore memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Rabu, 24 Januari 2024. Dok. KLHK
Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.


Pengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca

10 November 2023

Para tamu undangan menghadiri peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah volume emis yang diperdagangkan mencapai 459.914 tCO2e. Selain itu, jumlah pengguna jasa bursa karbon saat ini baru mencapai 16 perusahaan. Tempo/Tony Hartawan
Pengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah membuka skema perdagangan karbon untuk meningkatkan serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.


Menteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia

3 Oktober 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya saat meninjau lokasi tangga dan kawah Gunung Bromo pada Sabtu siang, 23 September 2023. TEMPO/Abdi Purmono
Menteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada potensi asap menyebrang ke Malaysia dampak dari kebakaran hutan dan lahan.


Kadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan

20 Februari 2023

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di acara Asean-Business Advisory Council atau BAC 2023 di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Januari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Kadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Regenerative Forest Business Sub Hub (RFBSH) menginisiasi pilot project multiusaha kehutanan.


KLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis

14 Februari 2023

Ilustrasi Tambang Ilegal. Dok.TEMPO/Jumadi
KLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis

KLHK Wilayah Sumatera menangkap dan menahan salah satu aktor intelektual penambangan emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Batang Gadis.


KLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol

21 Juli 2022

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan penanaman pohon di Situ Pladen Depok Ahad 10 Februari 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim
KLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol

KLHK melimpahkan berkas tahap dua kasus perambahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) secara ilegal dengan tersangka ke Pengadilan Negeri


INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

14 Juli 2022

Mengutip dari situs Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP.go.id, Rabu, 9 Februari 2022, nilai investasi untuk membangun bendungan Rp 2,06 triliun berasal dari APBN-APBD. Saat perencanaan, Bendungan Bener ini mulai konstruksi pada 2018 dan direncanakan mulai operasi pada 2023. Dok. Waskita
INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

Sektor itu rentan pelanggaran HAM bagi sosial, ekonomi dan lingkungan, jika dikelola tanpa standar-standar HAM dalam bisnis.


2.265 Sekolah di NTT Siap Terapkan Kurikulum Merdeka

11 Juli 2022

Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim memberi sambutan dalam peluncuran Politeknik Tempo Jakarta, Sabtu, 31 Juli 2021. Kredit: Tempo
2.265 Sekolah di NTT Siap Terapkan Kurikulum Merdeka

Ribuansekolah di provinsi itu mendaftar secara mandiri sebagai sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka.


Sri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2

26 Maret 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 17 Februari 2022. Pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Februari 2022 itu merupakan rangkaian pertemuan di Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia yang membawa enam agenda prioritas, yakni exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL
Sri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor kehutanan menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam penurunan CO2 dengan biaya yang sedikit.


UMM Buka Kelas Pusat Minyak Asiri, Bisa Belajar Budidaya Hingga Siap Ekspor

10 Februari 2022

Ilustrasi Argan Oil. essentialoilsinformer.com
UMM Buka Kelas Pusat Minyak Asiri, Bisa Belajar Budidaya Hingga Siap Ekspor

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuka program kelas pusat keunggulan atau center of excellence (CoE) minyak asiri alias essential oil.