Kasus SIM, KPK Periksa Didik Poernomo Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Alat simulator kemudi Surat Izin Mengemudi (SIM). ANTARA/Syaiful Arif

    Alat simulator kemudi Surat Izin Mengemudi (SIM). ANTARA/Syaiful Arif

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Brigadir Jenderal Didik Poernomo. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan Didik diperiksa terkait dengan kasus korupsi simulator surat izin mengemudi. "Diperiksa sebagai tersangka," ujar Priharsa di Jakarta, Senin, 22 September 2014. (Baca: Budi Susanto Akui Berikan Cek ke Djoko Susilo)

    Mengenakan batik cokelat lengan panjang, Didik memasuki gedung komisi antirasuah pagi tadi. Didik yang berjalan kaki dikawal tiga ajudannya terdiam ketika wartawan melontarkan beberapa pertanyaan. Sepanjang perjalanan memasuki gedung, Didik tak tersenyum sama sekali.

    Pada 26 Agustus dan 2 September 2014, Didik juga diperiksa sebagai tersangka. Setelah diperiksa selama tujuh jam, mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas itu tidak ditahan. "Penahanan untuk tersangka DP, menurut penyidik, belum memenuhi unsur-unsur seperti di undang-undang. Jadi belum perlu ada penahanan," kata juru bicara KPK, Johan Budi, di kantornya saat itu. (Baca: Budi Susanto Bantah Beri Rp 30 Miliar ke Djoko)

    KPK menetapkan Didik sebagai tersangka korupsi proyek simulator SIM sejak Agustus 2012. Dia sempat ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. Atasan Didik, Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri, juga sudah dihukum 18 tahun bui.

    Pada 31 Oktober 2012, Didik bersama dua tersangka lainnya, yakni Ketua Panitia Lelang Proyek Simulator Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan dan Bendahara Korlantas Komisaris Legimo, dibebaskan karena masa penahanan sudah selesai. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 100 miliar.

    LINDA TRIANITA

    Baca juga:
    Bengkak Habis Operasi, Hendropriyono Membaik
    Menteri Agama Tak Setuju Perubahan Nama
    J. Kristiadi: Trah Keluarga Bikin Parpol Busuk
    Jokowi Pastikan Ubah APBN 2015
    Polwan Cantik Menyamar Jadi Korban Trafficking


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.