Onno W. Purbo Nilai E-Blusukan Jokowi Tak Relevan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko Widodo (tengah) bersalaman dengan warga yang menyambutnya, pada saat blusukan ke Pasar Tomohon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, (10/5). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Joko Widodo (tengah) bersalaman dengan warga yang menyambutnya, pada saat blusukan ke Pasar Tomohon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, (10/5). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar teknologi informasi, Onno Widodo Purbo, mengatakan rencana pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat sistem e-blusukan tidak akan efektif mengurangi biaya dinas. Alasannya, kata Onno, tidak ada relevansi antara pengintegrasian 330 media online dan pengurangan biaya dinas.

    “Tidak ada relevansinya dengan pengurangan anggaran," kata Onno saat dihubungi Tempo, Ahad, 21 September 2014. (Baca: Jokowi Kaget Biaya Perjalanan Pemerintah Rp 30 T)

    Menurut Onno, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk memangkas anggaran dinas, yakni dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satunya, dia menyebutkan, dengan menggunakan sistem rapat online.

    Melalui sistem ini, Onno menjelaskan, pemerintah Jokowi dapat mengadakan rapat bersama pemerintah daerah dengan menggunakan fasilitas seperti Skype dan mailing list. "Dengan begitu, tidak perlu keluar anggaran besar untuk mengadakan rapat," kata Onno.

    Onno mengapresiasi rencana Jokowi membuat sistem e-blusukan. Namun, kata Onno, ketika sistem tersebut diterapkan, Jokowi bakal mengetahui semua keluh-kesah masyarakat, terutama kalangan bawah. "Biasanya Pak Jokowi blusukan turun ke jalan, jadi aspirasi masyarakat bawah bisa langsung tersampaikan," kata Onno. (Baca: Blusukan Gaya Baru Jokowi: E-Blusukan)

    Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan, untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengintegrasikan sekitar 330 media online. Hal itu dinilai sejalan dengan rencana Jokowi menerapkan sistem e-blusukan atau blusukan dengan memanfaatkan teknologi Internet.

    Menurut Hasto, e-blusukan merupakan salah satu upaya pemerintah Jokowi memangkas anggaran dinas yang saat ini dirasa terlalu besar.

    Dalam lima tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran perjalanan dinas membengkak 1.300 persen. Anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga melonjak terus dari Rp 2,9 triliun (2009) menjadi Rp 35 triliun (2014) dan Rp 37 triliun (RAPBN 2015).

    DEVY ERNIS

    Terpopuler:
    Fahri Hamzah: Jokowi Kayak Enggak Pede
    Bengkak Habis Operasi, Hendropriyono Membaik 
    J. Kristiadi: Trah Keluarga Bikin Parpol Busuk
    Menteri Agama Tak Setuju Perubahan Nama 
    PDIP Senang Prabowo Jadi Ketua Umum Gerindra


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.