Pemerintahan Jokowi-JK Diminta Hapus Outsourcing  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memukul gong menandai dibukanya Rakernas ke-IV PDIP di Semarang, Jateng, 19 September 2014. Tempo/Budi Purwanto

    Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memukul gong menandai dibukanya Rakernas ke-IV PDIP di Semarang, Jateng, 19 September 2014. Tempo/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Semarang - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menghapus tenaga kerja outsourcing atau alih daya yang masih marak diterapkan perusahaan di Indonesia. Penghapusan tenaga outsourcing merupakan salah satu rekomendasi Rakernas ke-IV PDI Perjuangan di Semarang, yang berlangsung Jumat-Sabtu, 19-20 September 2014.

    “PDI Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. PDI Perjuangan juga menolak politik upah murah,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat membacakan rekomendasi rakernas di hadapan pengurus PDI Perjuangan seluruh Indonesia yang hadir dalam rakernas. Mendengar pembacaan rekomendasi rakernas oleh Puan, semua peserta rakernas menyambutnya dengan tepuk tangan sebagai tanda dukungan.

    PDI Perjuangan, kata Puan, juga meminta agar pemerintahan Jokowi-JK melakukan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. “Agar negara-negara lain tetap menghormati harkat dan martabat bangsa Indonesia,” ujar Puan.

    Selain kepada pemerintahan Jokowi-JK, rekomendasi juga diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI periode 2014-2019. Mereka diminta memperjuangkan undang-undang tentang sistem pengupahan.

    Menurut Puan, sistem pengupahan harus mempertimbangkan hasil survei yang berkaitan dengan komponen hidup layak. Dengan menerapkan sistem pengupahan yang baik akan memperkecil kesenjangan pengupahan yang tertinggi dan yang terendah. Sistem pengupahan juga harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

    Dalam rekomendasinya, PDI Perjuangan juga memerintahkan para kepala daerah di Indonesia yang diusung PDI Perjuangan agar terlibat aktif dalam penentuan upah sesuai dengan garis kebijakan partai. Kepala daerah diminta menginisiasi lahirnya kebijakan yang melindungi industri dalam negeri di wilayahnya masing-masing. Seperti menghapus pungutan liar, memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan, serta penyiapan infrastruktur industri.

    ROFIUDDIN

    Berita lain:
    Jokowi: Bangsa Besar Tidak Cukup Dibangun Empat Partai
    Mega: Emangnya Saya Ngurusin Kabinet
    Gerindra Kongres, Adik Prabowo Datangi Ragunan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.