Jokowi Disebut Ingkar Janji, Ini Pembelaan Ruhut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

    Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO , Jakarta: Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan presiden terpilih, Joko Widodo, tidak ingkar janji. Menurut Ruhut, pembagian kursi menteri untuk kalangan profesional partai adalah hal wajar. "Walau dari partai harus profesional," kata Ruhut saat dihubungi Tempo, Rabu, 17 September 2014.

    Ruhut menjelaskan, pilihan Jokowi untuk membagi kursi menteri dari kalangan profesional partai dan kalangan profesional murni sudah tepat. "Jokowi berusaha menyeimbangkan antara kalangan partai dan profesional," ujar dia. "Dan dari partai tetap harus profesional," kata Ruhut.  (Baca: Ini Daftar Kandidat Kuat Pengisi Kabinet Jokowi)   

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Haris Bobby Hoe, sebelumnya mengatakan Joko Widodo sudah melanggar janji yang telah disampaikan sebelumnya soal pembentukan kabinet. "Saya kira sudah jelas ya, Jokowi tidak memegang janjinya," ujar Haris saat dihubungi Tempo, Rabu, 17 September 2014.

    Saat hendak mendaftarkan diri menjadi presiden pada pertengah Juli lalu, Joko Widodo berjanji tidak akan membagi kursi kepada partai politik pengusungnya dalam pemerintahan mendatang. Ia mengatakan, tidak ada transaksi politik apa pun bagi partai yang ingin bergabung dalam dalam koalisi PDI Perjuangan. (Baca: Jokowi Siapkan 2 Pos Menteri untuk Partai KMP

    Pernyataan Jokowi menjelang pemilihan presiden itu bertolak belakang dengan peristiwa 15 September 2014. Saat itu Jokowi mengumumkan akan membagi kursi menteri dalam dua bagian, yaitu 16 kursi untuk kalangan profesional partai dan 18 kursi untuk kalangan profesional nonpartai.

    Menurut Haris, memang hak preogratif Jokowi untuk memilih siapa yang nanti duduk akan sebagai menteri di pemerintahan mendatang. "Tapi ya itu, mengapa ingkar janji," kata dia. Menurut haris, akan lebih baik jika Jokowi tidak mengumbar janji-janji sebelum mencalonkan diri menjadi presiden. "Kenyataannya sekarang sudah beda." (Baca: Tim Transisi: Soal Kabinet Wewenang Jokowi)

    Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, Puan Maharani, tidak mempersoalkan komposisi kabinet pemerintahan Joko Widodo. Menurut Puan, menteri dari partai juga memiliki kapasitas yang bagus. "Kita harus pahami bahwa kalau dari parpol sepertinya sama baiknya dengan orang profesional," katanya di Kompleks Senayan Jakarta, Selasa, 16 September 2014.

    Puan menegaskan, banyak politikus memiliki gelar profesor. Karena itu, Puan tidak mempermasalahkan menteri dari kalangan parpol. Dengan komposisi tersebut, Puan berharap pemerintahan Jokowi-Kalla berjalan efektif. Sehingga program-program andalan Jokowi-Kalla bisa terealisasikan. "Kabinet yang berasal dari berbagai kalangan bisa membantu kinerja presiden sesuai dengan visi misi."

    ODELIA SINAGA


    Terpopuler
    Pasar Kecewa terhadap Susunan Kabinet Jokowi
    Airport Tax Wajib Masuk Tiket

    Asuransi Pertanian, Premi Petani Rp 180 Ribu/Ha

    Airsia Tambah Dua Rute dari Medan Oktober Ini

    Krakatau Minta Tax Holiday untuk Anak Perusahaan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.