Jokowi Tak Akan Hapus Kementerian Agama

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi bersama istri menerima wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, 26 Juli 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Jokowi bersama istri menerima wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, 26 Juli 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan tidak akan mengubah nama Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf.

    "Siapa yang bilang? Tidak ada itu penggantian nama," katanya di Balai Kota, Rabu, 17 September 2014. (Baca: Tim Transisi: Soal Kabinet Wewenang Jokowi)

    Ia menolak menanggapi perubahan nama kementerian agama tadi. Menurut dia, hal itu hanya isu yang berkembang. Jokowi juga menegaskan tidak akan menghapus Kementerian Agama. "Senangnya kok isu seperti itu," ujarnya.

    Setelah pengumuman arsitektur kabinet Jokowi-Kalla, muncul isu perubahan nama Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf dalam 34 kementerian.

    Isu ini kemudian ditanggapi oleh Nahdlatul Ulama, yang meminta Jokowi tidak mengubah nama Kementerian Agama. (Baca: Komposisi Kabinet dari Era Soeharto Sampai Jokowi

    Dari 34 kementerian, 19 di antaranya merupakan nomenklatur lama, enam kementerian lama dengan nomeklatur baru, enam kementerian gabungan dari sebelumnya, dan tiga kementerian baru.

    Kementerian gabungan tersebut antara lain Kementerian Kedaulatan Pangan, yang merupakan gabungan dari Kementerian Pertanian serta Kementerian Perikanan dan Kelautan; serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset, yang merupakan gabungan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi. Sedangkan tiga kementerian baru yaitu Kementerian Agraria, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kependudukan.

    ANANDA TERESIA

    Berita Terpopuler
    Begini Arsitektur Kabinet Jokowi-JK
    Pasar Kecewa terhadap Susunan Kabinet Jokowi 
    Ahok Terima Ajakan Hashim Bertemu Prabowo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.