TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tak paham alasan masyarakat dan media mendorong isu Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah kepada dirinya. SBY menyatakan, sebagai presiden dia tak terkait dengan adu kekuatan politik dua kudu di Parlemen.
"Yang berbeda pendapat siapa? Kenapa dilarikan ke SBY?" kata SBY dalam wawancara khusus yang diunggah ke media sosial Youtube.com, Ahad, 14 September 2014.
Ia menyatakan, dirinya dapat disalahkan dan diminta pertanggungjawaban jika peraturan tersebut berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Aturan Pilkada adalah undang-undang, yang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif.
"Tidak relevan saya yang ditekan," kata SBY. (Baca: Soal RUU Pilkada, Amir Bilang SBY Berpihak pada Akal Sehat)
SBY juga tak terima disebut mengkhianati semangat reformasi, karena memutuskan tak menarik RUU Pilkada. Ia juga menyataka, tengah berfikir keras untuk menemukan opsi atau tawaran kebijakan terkait aturan pilkada tersebut.
Menurut dia, tanpa adanya tekanan dari masyarakat dan media pun, dirinya tetap mencari pilihan terbaik bagi masyarakat soal pilkada. SBY mengklaim ia pun ingin sistem pemilihan kepala daerah yang nantinya diterapkan tak merugikan masyarakat.
FRANSISCO ROSARIANS
Terpopuler:
7 Serangan Ahok yang Bikin Lulung Geram
Alvin Lie: PAN Didirikan untuk Kedaulatan Rakyat
Densus 88 Tangkap Empat Warga Asing di Poso
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
Costa Hat-trick, Chelsea Bungkam Swansea City 4-2
