Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Awas, Ancaman Penyakit Tak Menular Terus Meningkat  

image-gnews
Mengukur tekanan darahfoto www.rileks.com
Mengukur tekanan darahfoto www.rileks.com
Iklan

TEMPO.CODenpasar - Masalah kesehatan di Indonesia semakin terlihat mengalami proses transisi. Ketika infeksi penyakit menular mengalami penurunan, penyakit tak menular (PTM), seperti hipertensi dan diabetes, justru mengalami peningkatan.

Sinyalemen itu dilontarkan Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti dalam sebuah seminar di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Sabtu, 13 September 2014. “Perlu gerakan nasional untuk mensosialisasikan pencegahan tren ini. Karena sebenarnya bisa dicegah,” katanya. (Baca: Lima Alasan MERS-CoV Lebih Penting daripada Ebola)

Ia meminta mahasiswa kedokteran bisa dilibatkan dalam gerakan itu, misalnya seorang mahasiswa ditugaskan memantau sepuluh rumah tangga. “Mereka bisa mensosialisasikan gaya hidup sehat dan melakukan deteksi dini bila ada anggota keluarga yang terindikasi mengalami penyakit PTM,” ujarnya. PTM, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kanker, erat kaitannya dengan gaya hidup sehat, antara lain pola makan dan kebiasaan berolahraga.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan sebagian besar kasus hipertensi hasil pengukuran tekanan darah pada usia 18 tahun ke atas ditemukan prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 31,7 persen. Kematian karena penyakit jantung koroner sebesar 5,2 persen dari seluruh kematian pada kelompok usia 45-54 tahun. (Baca: Periksa Pasien Ebola, Dokter Tewas Kena Virus)

Dengan mengutip kasus di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Wamen menyebutkan, PTM menyedot 60 persen dana BPJS. “Dari dana 4,2 triliun, 60 persen digunakan untuk membiayai PTM,” ujarnya. Bila terus dibiarkan, dia khawatir akan lebih banyak lagi dana yang harus dikucurkan.

Untuk melakukan pencegahan PTM, Kementerian Kesehatan akan menggalakkan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Ini adalah layanan promotif dan preventif PTM yang menyasar kelompok masyarakat berusia di atas 15 tahun.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Di situ akan ada layanan pemeriksaan kesehatan dasar, seperti cek tekanan darah, gula darah, juga promosi gaya hidup sehat,” kata Direktur Penanggulangan PTM Kemenkes Ekowati Rahajeng. Posbindu diharapkan akan dihidupkan oleh kelompok masyarakat di tempat kerja, kelompok pengajian, universitas, dan kelompok-kelompok lain. (Baca:Ini Cara Tangkal Penyebaran Ebola pada Jemaah Haji)

ROFIQI HASAN

TERPOPULER
Surya Paloh Temui Petinggi Partai Komunis Cina  

Wanita Ini Teror Tetangga Demi Rumah Impian

5 Senyawa yang Baik untuk Kesehatan Mata

Kapolri Tahu Misteri Penyebab Hilangnya MH370

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mendebat Alat Ukur Swasta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Dinilai Hendak Bodohi Masyarakat

5 hari lalu

Warga melihat pemandangan Kota Jakarta yang diselimuti polusi udara pada Selasa, 25 Juli 2023. Berdasarkan data IQAir pukul 16.29 WIB, Jakarta tercatat menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks 168 atau masuk kategori tidak sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mendebat Alat Ukur Swasta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Dinilai Hendak Bodohi Masyarakat

Walhi Jakarta mengkritik Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, yang dinilainya masih menyangkal buruknya kualitas udara Jakarta.


Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Kemenkes Buka Portal Khusus untuk Diakses Publik

8 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) menerima naskah pandangan akhir mini fraksi dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Muhammad Rizal dalam rapat kerja Komisi IX DPR pengesahan RUU Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.  Sebanyak 7 fraksi di Komisi IX DPR RI menyetujui RUU Kesehatan, sementara Demokrat dan PKS menolak RUU itu dibawa ke paripurna. TEMPO/M Taufan Rengganis
Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Kemenkes Buka Portal Khusus untuk Diakses Publik

Terkait UU Kesehatan, Kemenkes telah meluncurkan portal khusus yang bisa diakses di laman resmi https://partisipasisehat.kemkes.go.id.


Biaya Pengobatan Pasien Covid-19 Beralih ke BPJS Kesehatan per 1 September 2023, Apa Artinya?

11 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Biaya Pengobatan Pasien Covid-19 Beralih ke BPJS Kesehatan per 1 September 2023, Apa Artinya?

Biaya pengobatan pasien Covid-19 per 1 September 2023 tak lagi ditanggung oleh pemerintah dan beralih ke BPJS Kesehatan. Apa maksudnya?


Kemenkes Tak Tanggapi Kasus Bayi Tertukar di Bogor, Ombudsman Turun Tangan

16 hari lalu

Siti Mauliah Ibu bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor datangi Ombudsman RI laporkan Kementerian Kesehatan, Kamis,7 Agustus 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kemenkes Tak Tanggapi Kasus Bayi Tertukar di Bogor, Ombudsman Turun Tangan

Ombudsman menilai kasus bayi tertukar yang dialami Siti Mauliah dan Dian Prihatini, harus menjadi tanggung jawab pemerintah.


Ibu Bayi Tertukar di Bogor Datangi Ombudsman RI Laporkan Kementerian Kesehatan

16 hari lalu

Siti Mauliah Ibu bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor datangi Ombudsman RI laporkan Kementerian Kesehatan, Kamis,7 Agustus 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Ibu Bayi Tertukar di Bogor Datangi Ombudsman RI Laporkan Kementerian Kesehatan

Ibu bayi tertukar di Bogor menganggap Kementerian Kesehatan tidak melakukan tindakan apapun atas kasus yang ia alami.


Alasan Utama Hipertensi Jadi Silent Killer

16 hari lalu

TEMPO/Yosep Arkian
Alasan Utama Hipertensi Jadi Silent Killer

Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer, bagaimana maksudnya?


Kementerian Kesehatan Luncurkan 3 Fokus Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

22 hari lalu

Relawan Pencerah Nusantara melakukan pemeriksaan di Puskesmas Pakis Jaya, Karawang, 18 April 2015. Program ini dimotori sekelompok tim kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Kementerian Kesehatan Luncurkan 3 Fokus Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat luncurkan Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Jakarta, 31 Agustus 2023. Apakah itu?


Kemenkes Siapkan 740 Fasilitas Kesehatan di Jabodetabek Antisipasi Dampak Polusi Udara

23 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Rapat tersebut membahas strategi dan langkah strategis yang diambil dalam pencegahan dan penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemenkes Siapkan 740 Fasilitas Kesehatan di Jabodetabek Antisipasi Dampak Polusi Udara

Kemenkes menyatakan 740 fasilitas kesehatan di Jabodetabek siap menangani dampak dari polusi udara yang memburuk.


Pemerintah Keluarkan Aturan Penanggulangan Covid-19 di Masa Endemi

32 hari lalu

Warga mendapatkan suntikan dosis keempat atau booster kedua vaksinasi Covid-19 di Blok A Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2023. Vaksinasi booster tahap kedua di Kantor Wali Kota Jakarta Timur digelar dari tanggal 24 - 27 Januari 2023 mulai dari pukul 08.00 hingga 12.00, dengan menyediakan kuota 500 vaksin Pfizer setiap harinya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemerintah Keluarkan Aturan Penanggulangan Covid-19 di Masa Endemi

Permenkes itu di antaranya mengenai promosi kesehatan, surveilans, manajemen klinis, vaksinasi Covid-19 hingga pengelolaan limbah.


Mulai 1 Januari 2024, Vaksinasi Covid-19 Bakal Berbayar

32 hari lalu

Vaksinasi Covid-19 tetap digencarkan di Yogyakarta pada Senin (26/6) meski status pandemi telah dicabut. Dok.istimewa
Mulai 1 Januari 2024, Vaksinasi Covid-19 Bakal Berbayar

Ada beberapa kelompok masyarakat yang nantinya akan masuk pada kriteria penerima program vaksinasi Covid-19.