PPI Australia Minta Jokowi Tuntaskan Kasus Munir  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perhimpunan Pelajar Indonesia - Australia (PPIA) Flinders memperingati 10 tahun kematian almarhum Munir. foto dok. PPIA Flinders.

    Perhimpunan Pelajar Indonesia - Australia (PPIA) Flinders memperingati 10 tahun kematian almarhum Munir. foto dok. PPIA Flinders.

    TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia mendesak presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, menuntaskan kasus tewasnya pejuang hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib. Koordinator aksi PPI Australia, Siti Maesaroh, mengatakan kasus Munir adalah pelanggaran HAM serius dan simbol ketidakadilan.

    “Tewasnya Munir adalah pembunuhan terhadap simbol HAM. Karena itu, kita tidak boleh lupa," kata Siti melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 September 2014. (Baca:Mahasiswa Tuntut Jokowi Tuntaskan Kasus Munir)

    Mahasiswa Flinders University itu menuturkan Jokowi-Kalla harus menuntaskan kasus ini demi kepentingan pada masa mendatang. Sebab, kejadian pada masa lalu akan sangat mempengaruhi kondisi masa depan.

    Peserta aksi lain, Paulus Alfons, mengatakan kejahatan masa lalu yang belum terungkap menyebabkan banyak kejadian serupa terjadi pada masa mendatang. "Silakan berpura–pura lupa, tapi jangan larang kami menolak lupa," ujarnya.(Baca:Kontras Pertanyakan Komitmen Penegakan HAM Jokowi)

    Peringatan 10 tahun kematian Munir oleh mahasiswa Indonesia di Australia ini akan dilanjutkan dengan pemutaran film tentang Munir. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama Flinders University, University of Adelaide, dan University of South Australia.

    SYAILENDRA

    Baca juga:
    Microsoft Akan Hapus Nama Nokia? 
    Ini Alasan Pemerintah Tak Tarik RUU Pilkada
    CIA: Jumlah Anggota ISIS di Luar Perkiraan
    Wanita Ini Hidup Normal tanpa Otak Kecil
    Peralihan Konsumen Gas 12 Kg Diklaim Tidak Besar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wacana Liberalisasi Penerbangan, Pemerintah Undang Maskapai Asing

    Pemerintah membuka wacana liberalisasi penerbangan dengan mengundang maskapai asing untuk mengoperasikan rute domestik demi memperketat kompetisi.