Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Ketum PAN Hatta Rajasa menghadiri upacara pelepasan jenazah Ketum Partai Gerindra, Suhardi di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, 29 Agustus 2014. Almarhum meninggal karena sakit kanker paru-paru stadium 4 di Rumah Sakit Pusat Pertamina. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto bersama Ketum PAN Hatta Rajasa menghadiri upacara pelepasan jenazah Ketum Partai Gerindra, Suhardi di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, 29 Agustus 2014. Almarhum meninggal karena sakit kanker paru-paru stadium 4 di Rumah Sakit Pusat Pertamina. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah bupati dan wali kota yang diusung partai atau gabungan partai Koalisi Merah Putih menentang opsi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sikap mereka berseberangan dengan keputusan enam fraksi anggota Koalisi Merah Putih di DPR yang sampai kemarin ngotot menggolkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

"Pilkada langsung adalah partisipasi rakyat. Tiga menit mencoblos di dalam bilik suara adalah hak politik rakyat," kata Mochamad Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung yang diusung dua partai anggota Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, di Jakarta, Kamis, 11 September 2014. (Baca: Selain Ahok, Ada Kader Golkar Tolak RUU Pilkada)

Ridwan bersama 49 bupati, sebelas wali kota, dan sejumlah wakil bupati atau wali kota mendeklarasikan penolakan terhadap keinginan koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden yang lalu. Dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Ridwan menyerukan aksi turun ke jalan.

”Dari sini, kita jalan kaki ke Bundaran Hotel Indonesia, kita unjuk rasa,” ujarnya. Seruan tersebut ditolak peserta rapat dengan dalih cara itu tidak elegan.

Ridwan mengaku tidak hirau akan sikap politik dua partai pengusungnya. Termasuk, kata dia, ancaman sanksinya. ”Saya bukan kader partai. Bagaimana dipecat atau mau mundur? Masuk saja belum.” (Baca: Sengkarut Pilkada di DPR, Ini Asal Mulanya)

Penolakan serupa juga dilontarkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Ketua Gerindra Solok Selatan itu siap menerima sanksi dari partainya. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga menolak pilkada lewat DPRD. Ketua Partai Amanat Nasional Bogor itu mengaku siap menerima sanksi dari partainya. (Baca: Ridwan Kamil Ajak Bupati Demo Tolak RUU Pilkada

Bahkan, Bupati Sumba Tengah Umbu Sappi Pateduk, yang juga kader Golkar, siap mengikuti langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Rabu lalu, Ahok resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader Gerindra karena tidak sreg dengan pilihan partai yang ngotot meminta pemilihan lewat DPRD. (Baca: Pilkada DPRD, Jokowi: Itu Bentuk Elite Haus Kuasa)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Partai Golkar bereaksi keras atas sikap kadernya yang membelot. Juru bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan partainya segera mengambil sikap terhadap mereka. "Hakikatnya, setiap kader itu harus sejalan dengan garis partai," kata Tantowi.

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, juga akan memberikan sanksi kepada kader yang menolak pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Sanksinya, kata Hidayat, bisa sampai pemecatan dari partai. "Bisa bayangkan, Golkar saja memberikan sanksi (pemecatan), apalagi PKS," kata Hidayat. (simak pula: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung

Sebaliknya, Gerindra tidak akan memberikan sanksi jika ada kadernya yang tidak mendukung pemilihan lewat DPRD. Partai ini mempersilakan kader yang berbeda sikap untuk mengundurkan diri, seperti yang ditempuh Ahok. “Seorang kader mestinya bersikap loyal menjalankan perjuangan partai,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

DEVY ERNIS | TIKA PRIMANDARI | SUNDARI | FEBRIANA FIRDAUS | RIDHO JUN PRASETYO | ANTON APRIANTO

Berita Terpopuler
Diminta Copot Jabatan, Ahok Tantang Gerindra
Sengkarut Pilkada di DPR, Ini Asal Mulanya
Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

30 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.


Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

10 Mei 2024

Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam sambutannya di acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.


5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra Mohamad Taufik saat ditemui wartawan di depan Ruang Rapat Paripurna Dewan, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

Politikus senior M Taufik dipecat dari Gerindra karena dinilai telah membuat dosa politik dan pembangkangan pada partai dan Prabowo Subianto.


Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

8 Juni 2022

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di kantor NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Rabu, 1 Juni 2022. Prabowo mengatakan tidak ada agenda khusus dalam pertemuan ini. Dia bilang hanya diundang oleh Surya Paloh untuk makan siang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

Politisi Partai Gerindra menegaskan partainya tetap kukuh mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.


Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

Pemecatan resmi Muhammad Taufik bakal ditentukan DPP Partai Gerindra.


Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

7 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

Politikus senior Gerindra Muhammad Taufik mengatakan jika harus bergeser, maka akan mencari partai yang nasionalis.


Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

7 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pemecatan M Taufik dari partai barurekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra.


Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

2 Juni 2022

Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. TEMPO/Khory
Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

Politikus senior Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik akan mundur dari partainya demi bisa mendukung Anies Baswedan.


Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

2 Juni 2022

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengunjungi  Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, 1 Februari 2019. Tempo/Imam Hamdi
Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

Mohamad Taufik dari Partai Gerindra menyatakan penggantiannya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI sebagai hal biasa.


Prabowo Subianto Siapkan Sikap Politik terhadap Jokowi-Maruf

9 Oktober 2019

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar saat tiba di PN Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019. Danhil akan menjadi saksi untuk terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet.TEMPO/Muhammad Hidayat
Prabowo Subianto Siapkan Sikap Politik terhadap Jokowi-Maruf

Sikap Prabowo Subianto akan disampaikan saat Rakernas Partai Gerindra 17 Oktober 2019.