TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah bakal ngotot meloloskan opsi pemilihan langsung dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Meski demikian, sampai kemarin, mayoritas fraksi di DPR bulat mendukung opsi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Pemerintah akan habis-habisan melobi mereka," ujar Djohermansyah ketika dihubungi kemarin. Upaya lobi ini, ujar dia, akan dilakukan dalam rapat antara pemerintah dan Panitia Kerja RUU Pilkada yang digelar hari ini di DPR, Senayan. Agenda rapat ini adalah pengambilan keputusan opsi pemilihan yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 25 September nanti. (Baca: Ahok: Saya Bukan Kader Gerindra yang Baik)
Baca Juga:
Kemarin, pemerintah dan tim kecil Panitia Kerja RUU Pilkada menggelar rapat di Hotel Millennium, Jakarta. Agendanya, merumuskan dua opsi pemilihan kepala daerah, yaitu memilih secara langsung atau tidak langsung. Sehari sebelumnya, mereka juga menggelar rapat serupa. Menurut Djohermansyah, dalam rapat itu, tidak ada fraksi di DPR yang berubah sikap.
Selain pemerintah, fraksi di DPR yang mendukung pemilihan kepala daerah langsung adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Tiga partai ini termasuk koalisi partai penyokong Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden lalu. (Baca: Ahok Ingatkan Gerindra Minta Bantuan PDIP)
Adapun enam fraksi lain, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih penyokong Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, bertahan pada opsi pemilihan melalui DPRD. Keenam fraksi adalah Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Golongan Karya, dan Fraksi Partai Demokrat.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan sudah menyiapkan alternatif pilihan lain jika opsi pemilihan langsung dan pemilihan melalui DPRD berakhir buntu. Opsi itu, ujar dia, memberikan wewenang kepada daerah dalam memilih mekanisme pemilihan kepala daerah sendiri. "Opsi ini masih saya simpan,” tutur Gamawan. (Baca: Alasan Ahok Jatuh Cinta dan Putus dari Gerindra)
Menurut hasil survei yang dilansir Lingkaran Survei Indonesia, mayoritas responden menolak pilkada oleh DPRD. Bahkan hasil itu menyebutkan lebih dari 80 persen responden yang mengaku memilih partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dan mendukung Prabowo-Hatta menghendaki pilkada langsung.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yakin Koalisi Merah Putih tetap solid mengusung pilkada oleh DPRD. “Pilkada melalui DPRD akan memberikan banyak manfaat untuk rakyat,” katanya.
Partai Demokrat sendiri mulai goyah dengan pilihannya. Menurut Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, partainya sebenarnya merasa lebih cocok pilkada oleh DPRD hanya untuk bupati atau wali kota. "Saya pikir, (untuk) tingkat tertentu, bagus pemilihan langsung ketimbang melalui parlemen. Misalnya pemilihan gubernur," ujarnya.
TIKA PRIMANDARI | AYU WANDARI | ANANDA TERESIA | ARDIANSYAH RAZAK BAKRI | ANTON APRIANTO
