TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memberikan sanksi skorsing selama lima bulan terhadap Pangihutan Nasution. Majelis Kehormatan menilai hakim pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi Mataram ini bersalah karena sering membolos kerja.
”Menjatuhkan hukuman disiplin sedang sebagai hakim non-palu selama lima bulan,” ujar Imron Anwari, Ketua Majelis Kehormatan, dalam persidangan etik di ruang Wiryono, Mahkamah Agung, Selasa, 9 September 2014. (Baca: Diduga Selingkuh, Hakim PTUN Terancam Dipecat)
Pangihutan dianggap majelis terbukti melanggar prinsip C Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 47 KMA/SKB/IV/2009-02/SKP/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip ini mewajibkan hakim mempunyai disiplin tinggi dan mematuhi segala kaidah dan norma yang ada.
Sidang etik dan perilaku terhadap Pangihutan dipimpin hakim agung, Imron Anwari, beranggotakan dua hakim agung, Burhan Dahlan dan Irfan Fachrudin, serta anggota Komisi Yudisial Eman Suparman, Imam Anshori, Jaja Ahmad Jayus, dan Ibrahim.
Sanksi Majelis Kehormatan lebih rendah dari rekomendasi tim pemeriksa Pengadilan Tinggi Mataram, yakni pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim. Pangihutan, tatkala mendengar putusan tersebut, bersujud syukur. ”Alhamdulillah... Terima kasih,” ujar dia.
Pangihutan dilaporkan Badan Pengawas Mahkamah Agung karena sering bolos. Ini berawal dari penelisikan tim Pengadilan Tinggi Mataram berdasarkan data Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Mataram, pada 2013. Dari data itu diketahui, Pangihutan mengajukan izin mengurus disertasi selama 42 hari, izin berobat, dan sakit selama 31 hari. Hakim berusia 68 tahun ini juga tidak hadir tanpa keterangan selama 29 hari.
Saat sidang etik berlangsung, Imron sempat mencecar Pangihutan karena tingginya angka ketidakhadiran. ”Ini kamu sering izin dan juga bolos berkali-kali. Apa Anda sungguh-sungguh menjadi hakim?” ujar Imron menanyakan hal tersebut kepada Pangihutan saat persidangan etik.
Menurut Pangihutan, setiap tidak hadir, dia selalu meminta izin tertulis kepada Ketua Pengadilan Andriani Nurdin. Namun Eman Suparman, anggota majelis, lalu mengkonfrontasi klaim Pangihutan dengan menunjukkan data rekapitulasi kehadiran. ”Tidak mungkin kamu bisa bilang begitu. Kalau meminta izin pasti semua tercatat,” kata Eman yang juga anggota Komisi Yudisial. Setelah dicecar, barulah dia mengaku sempat beberapa kali tidak mengajukan izin. ”Maafkan saya. Saya akan berusaha lebih baik lagi ke depannya,” kata Pangihutan.
Meski sering bolos, Pangihutan mengatakan tetap menyidangkan perkara. Dalam setahun, ia mengklaim biasa menyelesaikan lima perkara. Klaim Pangihutan dibenarkan Munawir Kosakh, Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Mataram.
Menurut Munawir, dalam rapat evaluasi hakim yang digelar ketua pengadilan, Pangihutan termasuk hakim yang minim tunggakan perkara. ”Saya tak tahu detail prestasinya, tapi, yang jelas dia dipuji,” kata Munawir yang bersaksi dalam persidangan.
Dalam putusan sidang etik tersebut Majelis Kehormatan punya pertimbangan lain, yakni Pangihutan dianggap telah berubah sikap setelah tim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksanya. Majelis juga menganggap Pangihutan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. ”Ini menjadi pelajaran buat Anda. Jangan sampai diulangi lagi,” kata Imron seusai sidang.
ROBBY IRFANY
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Jero Wacik | Polisi Narkoba | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur
Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
Begini Cara Jack The Ripper Membunuh Korbannya
Naked Sushi, Makan Sushi di Tubuh tanpa Busana
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf
