Hari Kematian Munir Diusulkan Menjadi Hari Pejuang HAM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lilin-lilin dinyalakan membentuk angka 10 dalam aksi LBH Makassar mengenang 10 tahun tewasnya aktivis HAM, Munir, di depan Monumen Mandala, Makassar, Sulsel, 7 September 2014. Dalam aksi tersebut mereka mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk tuntaskan kasus dan mengungkap pelaku pembunuh Munir. TEMPO/Iqbal Lubis

    Lilin-lilin dinyalakan membentuk angka 10 dalam aksi LBH Makassar mengenang 10 tahun tewasnya aktivis HAM, Munir, di depan Monumen Mandala, Makassar, Sulsel, 7 September 2014. Dalam aksi tersebut mereka mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk tuntaskan kasus dan mengungkap pelaku pembunuh Munir. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Aksi dan Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengusulkan kepada presiden terpilih, Joko Widodo, agar 7 September ditetapkan sebagai Hari Pejuang Hak Asasi Manusia. (Baca: Jokowi Diminta Berani Ungkap Kasus Munir)

    "Pejuang HAM itu siapa saja. Karyawan, mahasiswa, tukang sayur pun bisa menjadi pejuang HAM. Perjuangan mereka patut dihargai," kata Sekretaris Eksekutif KASUM Choirul Anam di kantor Tim Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2014.

    Pada 7 September 2004, Munir Said Thalib diracun dan meninggal di atas pesawat saat dalam penerbangan menuju Belanda. Ia aktivis yang getol memperjuangkan hak asasi dalam negeri. Staf penerbangan Garuda Indonesia yang ditumpangi Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, divonis hakim Mahkamah Agung bersalah karena menaruh racun dalam makanan Munir.

    Hari ini KASUM dan Sahabat Munir mendatangi kantor Tim Transisi. Mereka menemui Deputi tim Andi Widjayanto selama 20 menit. Mereka meminta Jokowi mengusut kasus Munir setidaknya dalam setahun ke depan. (Baca: Pollycarpus Banjir Remisi)

    Anam percaya ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, tapi belum dihukum. Di antaranya disebut-sebut mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono, lalu Muchdi Pr yang pernah menjadi terdakwa kasus ini, dan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali.

    Jokowi diminta memerintahkan Jaksa Agung membawa novum atau bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Novum tersebut berupa rekaman pembicaraan Muhdi dan Pollycarpus. Anam menduga rekaman ada di Markas Besar Kepolisian. "Saya sangat yakin Jokowi mampu," kata Anam.

    ROBBY IRFANY

    Terpopuler:
    PDIP-Jokowi Tak Berkutik di Depan Koalisi Prabowo
    Pengacara Jokowi Kritik Tim Transisi
    Identitas Jack the Ripper Akhirnya Terungkap
    Kalla: Wajar SBY Kritik Tim Transisi
    Meliuk di Antara Pinus Manglayang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wacana Liberalisasi Penerbangan, Pemerintah Undang Maskapai Asing

    Pemerintah membuka wacana liberalisasi penerbangan dengan mengundang maskapai asing untuk mengoperasikan rute domestik demi memperketat kompetisi.