Pengacara Jokowi Kritik Tim Transisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang  dengan Presiden terpilih Jokowi dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK di Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Presiden terpilih Jokowi dalam pembubaran Tim kampanye nasional Jokowi-JK di Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Surakarta - Kuasa hukum presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ahmad Rifai, mengkritik efektivitas Tim Transisi bentukan presiden terpilih, Joko Widodo.

    Menurut dia, jumlah anggota tim ini terlalu sedikit sehingga tidak akan efektif dalam membantu proses peralihan kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya. (Baca: Jokowi: Saya Jangan Diisolasi dari Rakyat)

    "Kalau hanya 3 orang yang kesana-kemari, tidak akan efektif. Akan sama saja," kata dia saat diskusi kabinet Jokowi-JK yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Surakarta, Ahad, 7 September 2014.

    Rifai juga menilai tiga orang anggota Tim Transisi itu tidak mempunyai keahlian tertentu dan tidak menguasai semua persoalan. Sehingga ketika berinteraksi dengan banyak kementerian, ini akan cenderung sia-sia.

    "Yang ada malah terus dikecam seperti saat ini," kata dia. (Baca: Jokowi Diminta Bernyali Ungkap Dalang Kasus Munir)

    Apalagi jika tidak ada jaminan tiga orang Tim Transisi tersebut menjadi menteri di kabinet mendatang. Maka sama saja tim harus menjelaskan konsep dan materi yang diperoleh dari diskusi dengan kementerian kepada menteri yang duduk di kabinet.

    "Nanti tetap harus menjelaskan ke orang yang jadi menteri. Efektivitas Tim Transisi jadi dipertanyakan," kata dia.

    Lebih baik, dia melanjutkan, ada kabinet bayangan yang mendukung kerja Tim Transisi. Sehingga nantinya menteri di kabinet bayangan yang langsung berinteraksi dengan menteri di kabinet sekarang.

    "Jadinya lebih nyambung," kata dia.

    UKKY PRIMARTANTYO

    Terpopuler
    PDIP: Ada Mafia Migas Besar dan Recehan
    Pria Ini Rela Membayar Rp 900 Juta untuk Ciuman
    IP Address Penghina Ridwan Kamil di Jakarta
    Ahok Pede Kasus Bank DKI Tak Ganggu Kinerja
    'Polisi Syariat' Berpatroli di Jerman


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara