Kalla: Wajar SBY Kritik Tim Transisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua fraksi PDI-P Puan Maharani (kanan), ketua fraksi PKB Marwan Jafar dan ketua Kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno Soewandi (kiri), sebelum melakukan rapat tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua fraksi PDI-P Puan Maharani (kanan), ketua fraksi PKB Marwan Jafar dan ketua Kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno Soewandi (kiri), sebelum melakukan rapat tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, menilai wajar kritik yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Tim Transisi.

    Menurut dia, yang terjadi adalah miskomunikasi mengenai siapa yang harus ditemui oleh Tim Transisi. Dia berharap teguran itu tidak sampai mengganggu proses transisi. (Baca: Jokowi: Saya Jangan Diisolasi dari Rakyat)

    "Waktu itu kan belum ada aturan. Waktu itu SBY bilang boleh ketemu menterinya. Sekarang baru ada aturannya harus ke menteri koordinator terlebih dulu. Sebelumnya belum ada kan," katanya di Hotel Dharmawangsa, Ahad, 7 September 2014.

    Mengenai tudingan SBY bahwa Tim Transisi melakukan pertemuan dengan kementerian tanpa koordinasi, Kalla menilai mungkin saat itu mekanisme pertemuan belum jelas. "Ada teman-teman mungkin terlalu banyak, sekarang sudah diatur," kata dia. (Baca: Keraton Nusantara Minta Jatah Menteri ke Jokowi-JK)

    Kalla meyakini teguran SBY tersebut tidak akan mengganggu proses transisi. Menurut dia, sejauh ini proses transisi masih berjalan mulus. "Pasti mulus lah. Pemerintah sekarang pasti kooperatif. Sambil belajar karena Tim Transisi kan sebelumnya belum pernah ada," katanya.

    Jumat lalu, SBY menegur Tim Transisi Jokowi-Kalla. Dia menilai Tim Transisi langsung masuk ke tiap kementerian tanpa koordinasi. Konsep transisi yang digadang, menurut dia, tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan.

    "Pemerintah sekarang adalah Kabinet Indonesia Bersatu II. Sampai 20 Oktober 2014 uang berkaitan dengan pemerintahan adalah saya yang bertanggung jawab," katanya.

    ANANDA TERESIA

    Terpopuler
    PDIP: Ada Mafia Migas Besar dan Recehan
    Pria Ini Rela Membayar Rp 900 Juta untuk Ciuman
    IP Address Penghina Ridwan Kamil di Jakarta
    Ahok Pede Kasus Bank DKI Tak Ganggu Kinerja
    'Polisi Syariat' Berpatroli di Jerman


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.