Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UNDP Libatkan Korban Tsunami Dalam Rekontruksi Aceh

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Badan dunia untuk program pembangunan UNDP merekrut para warga yang menjadi korban bencana tsunami dalam program rekonstruksi wilayah Aceh. Mereka antara lain direkrut sebagai tenaga kerja pembersihan dan proyek daur ulang sisa tsunami. Imogen Wall, Staf Pers dan Informasi UNDPmengungkapkan, saat ini jumlah warga yang dipekerjakan mencapai 12.000 orang lebih dari 30 ribu pekerja yang ditargetkan untuk proyekpembersihan puing-puing tsunami, pembersihan sawah dan sungai. Proyek daur ulang, kata Imogen, berlokasi di Kampung Jawa, Baiturrahman, Banda Aceh. Proyek ini telah memperkerjakan 250 orang yang bertugas mengumpulkan sampah-sampahh sisa tsunami yang bisa didaur ulang, seperti kayu, besi reruntuhan dan plastik. ”Sekitar 70 persen dari sampah yang tersisa masih dapat digunakan dalam rekontruksi,” kata dia dalam jumpa pers di Media Center Infokom, Banda Aceh (29/4). Dalam waktu dekat, UNDP juga akan mengembangkan proyek ini di Meulaboh, Aceh Barat. Ia memastikan, semua pekerja yang direkrut adalah mereka yang menjadi korban tsunami, maupun yang kehilangan pekerjaannya. ”Bisa mendukung mereka bekerja kembali,” ujar Imogen. Dalam pembangunan sekitar 9.000 unit rumah, UNDP bekerja sama dengan UN-Habitat, dengan alokasi dana sekitar US$ 36.1 juta. ”Sekitar US$ 10 juta didanai oleh UNDP.” Menurut Imogen, dalam pembangunan rumah tersebut UN-Habitat akan bekerja sama dengan pemerintah lokal, dalam menyediakan pembayaran tunai untuk pembangunan maupun pemukiman baru. Penyedia fasilitas di tingkat lokal nantinya akan menangani konsultasi masyarakat, untuk menentukan siapa yang behak menerima bantuan. ”Kami menggunakan para fasilitator di kecamatan, 48 persen dari seluruh kecamatan di Aceh sudah kami cover,” sebut Imogen. Adi Warsidi
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ada Dana Rp 88,7 Miliar untuk Konservasi Taman Nasional Komodo

8 Januari 2022

Kadal raksasa komodo di Taman Nasional Komodo. Dok. Kemenparekraf
Ada Dana Rp 88,7 Miliar untuk Konservasi Taman Nasional Komodo

Fokus konservasi komodo berlangsung di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada, Nusa Tenggara Timur.


PBB Peringatkan Sistem Perbankan Afghanistan Bisa Hancur dalam Beberapa Bulan

22 November 2021

Seorang pedagang penukaran uang Afghanistan menunggu pelanggan di pasar pertukaran uang, menyusul pembukaan kembali bank dan pasar setelah Taliban mengambil alih di Kabul, Afghanistan, 4 September 2021. REUTERS/Stringer
PBB Peringatkan Sistem Perbankan Afghanistan Bisa Hancur dalam Beberapa Bulan

Hilangnya dukungan pembangunan asing setelah Taliban merebut kekuasaan pada 15 Agustus menyebabkan tekanan pada sistem perbankan Afghanistan.


Tingkatkan Daya Saing Perikanan Nasional melalui Sinkronisasi Fungsional

13 Agustus 2021

Perempuan pelaku usaha perikanan mencatat tangkapan rajungan di Madura. Perempuan memegang peranan penting dalam perikanan dengan menjadi pembuat jaring, nelayan, pengepul, pengupas hingga pemilik pabrik pengolahan rajungan. Perempuan juga aktif mencatat tangkapan rajungan yang krusial bagi pengelolaan yang berkelanjutan
Tingkatkan Daya Saing Perikanan Nasional melalui Sinkronisasi Fungsional

Pembangunan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-based economy) jika dapat berjalan baik bisa mengoptimalisasi manfaat dan pemerataan ekonomi dari perikanan dan kelautan.


Menagih Hak Daerah dalam Tata Kelola Perikanan WPP

9 Agustus 2021

Pembangunan Proyek WPP Multi Sektor. Foto: UNDP
Menagih Hak Daerah dalam Tata Kelola Perikanan WPP

Permasalahan dalam penerapan WPP selama ini, yakni kurang jelasnya pembagian hak dari pemerintah pusat untuk daerah.


Perikanan Produktif dan Terukur Berbasis WPP

22 Juli 2021

Nelayan-nelayan Tuna Pole and Line di Bitung, Sulawesi Utara
Perikanan Produktif dan Terukur Berbasis WPP

Implementasi WPP dapat dilakukan dengan pemberian insentif yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi, revitalisasi data, dan ketegasan fungsi kontrol.


UNDP Koordinasi dan Kerjasama Multipihak Kunci Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia

15 Juli 2021

Iwan Kurniawan , Program Officer for Natural Resources Mangaement (NRM) Environment Unit , UNDP ,\
UNDP Koordinasi dan Kerjasama Multipihak Kunci Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia

UNDP berpandangan harmonisasi peran pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder perikanan lainnya menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia


Dunia Usaha Minta Kepastian Regulasi Kelautan dan Perikanan

7 Juli 2021

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kelautan dan Perikanan Hendra Sugandhi
Dunia Usaha Minta Kepastian Regulasi Kelautan dan Perikanan

Kalangan pengusaha berharap pemerintah membuat kebijakan yang tepat arah dan bersumber pada data yang akurat.


Merawat Perikanan Lewat WPP Sesuai Karakter Masing-Masing Wilayah

11 Juni 2021

Lucky Andrianto
Merawat Perikanan Lewat WPP Sesuai Karakter Masing-Masing Wilayah

Kalangan ahli menyarankan Pemerintah Pusat untuk membangun perikanan Indonesia sesuai karakteristik di masing-masing 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan.


Webinar UNDP Kembali Bahas Wilayah Pengelolaan Perikanan

6 Mei 2021

Diskusi online bertajuk
Webinar UNDP Kembali Bahas Wilayah Pengelolaan Perikanan

UNDP Indonesia dan Bappenas akan menggelar webinar online dengan tema Sinkronisasi Struktural dan Fungsional Dalam Mewujudkan Tata Kelola WPP Multisektor Kelautan dan Perikanan


Separuh Populasi Myanmar Terancam Jatuh ke dalam Garis Kemiskinan pada 2022

30 April 2021

Para perempuan membawa pot dengan bunga saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar 13 April 2021. [REUTERS / Stringer]
Separuh Populasi Myanmar Terancam Jatuh ke dalam Garis Kemiskinan pada 2022

Kemajuan Myanmar terancam mundur seperti tahun 2005 ketika negara itu berada di bawah kekuasaan junta militer dan separuh penduduknya miskin.