TEMPO.CO, Depok - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengatakan rekonsiliasi politik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto perlu dilakukan. Namun, menurut dia, rekonsiliasi dua calon presiden pada pemilu presiden lalu itu tak perlu dipaksakan. (Baca: Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?)
"Tak usah dipaksakan. Biar terjadi secara alamiah," kata Jimly di Pesantren Al Hikam, Beji, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 30 Agustus 2014. (Baca: Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi)
Sebabnya, Jimly melanjutkan, sebelum tahun ini, Indonesia belum punya pengalaman menjalani pemilu presiden dengan hanya dua pasangan calon dan membelah elemen bangsa menjadi dua kubu yang mendukung pasangan masing-masing. (Baca: Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus)
"Kalau di Amerika Serikat, kan, sudah 2,5 abad, sudah biasa. Calon presidennya selalu dua," ujar Jimly. "Jadi biar saja kita nikmati dulu. Tidak usah tegang dan alamiah saja." (Baca: Prabowo Tolak Rekonsiliasi, Jokowi: Tidak Apa-apa)
Menurut Jimly, rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Prabowo memang semestinya dilakukan secepatnya. Namun, kata dia, tak salah juga jika rekonsiliasi terjadi dalam waktu yang lama. "Bisa juga selama lima tahun dengan sendirinya nanti akan ada rekonsiliasi," ucapnya. (Baca: Ada Ketegangan Selama Prabowo Menonton Putusan MK)
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengukuhkan kemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilu presiden kemarin. Mahkamah menolak gugatan hasil pemilu presiden yang diajukan kubu Prabowo-Hatta Rajasa. Namun hingga kini Prabowo belum menyampaikan pernyataan secara langsung bahwa dirinya menerima hasil pemilu presiden. Prabowo juga sama sekali tak mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan Jokowi-JK.
PRIHANDOKO
Terpopuler
Ajudan Nazar Akui Pernah Antarkan Uang buat Ibas
Ini Ulah Pertama Balotelli di Liverpool
Warga Kutai Diterkam Buaya
Mesin Mobil Hidup Saat Isi Bensin, SPBU Terbakar
Jokowi Tak Janjikan Jabatan, PPP Ogah Bergabung
