Komnas HAM Minta Jokowi Pimpin Penegakan HAM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside

    Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, mengatakan kepemimpinan Jokowi diharapkan lebih dari pemerintahan sebelumnya. Ini disebabkan dia menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat sedikit peka terhadap penegakan HAM. (Baca: Wamenpan: Beberapa Kementerian Perlu Disatukan)

    Dia mencontohkan, pada 2010 DPR telah membentuk pansus kasus penghilangan orang oleh bekas Komandan Jenderal Kopassus Prabowo. Pansus merekomendasikan untuk membentuk pengadilan HAM, mencari orang yang selama ini hilang, dan memberi kompensasi terhadap keluarganya.

    "Tapi pemerintah tidak menjalankan rekomendasi DPR," katanya. (Baca: KPK Patok Tiga Syarat untuk Calon Menteri Jokowi)

    Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ansori Sinungan mengatakan Komnas HAM telah memberikan masukan kepada Jokowi-JK agar tidak memilih menteri yang terindikasi pernah melanggar HAM. "Seperti Wiranto dan Hendropriyono," katanya.

    Dia juga ingin para menteri dapat membawa Indonesia lebih berpengaruh di dunia internasional, khususnya dalam penghormatan dan penegakan HAM.

    MUHAMMAD MUHYIDDIN


    Berita Terpopuler
    Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK?
    Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih
    Fadli Zon dan Muzani Rebutan Kursi Wakil Ketua DPR
    SBY-Jokowi Tidak Hanya Bahas BBM
    Pelat Nomor Lamborghini Lulung Tak Terdaftar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.