Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Tak Janjikan Jabatan, PPP Ogah Bergabung  

Capres PDIP Joko Widodo (tengah) bersama personil Slank Kaka, Ridho, Abdee, Bimbim, Ivanka dan Bunda Ifet, usai lakukan silaturahmi, di Markas Slank, Gang Potlot, Jakarta Selatan (27/5). Dalam pertemuan tersebut personil Slank tawarkan 48 nama untuk jadi Menteri di Kabinet Jokowi jika jadi Presiden pada Pilpres 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Capres PDIP Joko Widodo (tengah) bersama personil Slank Kaka, Ridho, Abdee, Bimbim, Ivanka dan Bunda Ifet, usai lakukan silaturahmi, di Markas Slank, Gang Potlot, Jakarta Selatan (27/5). Dalam pertemuan tersebut personil Slank tawarkan 48 nama untuk jadi Menteri di Kabinet Jokowi jika jadi Presiden pada Pilpres 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menyatakan partainya tidak akan bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bila tidak ada tawaran yang menguntungkan. "Mereka tidak mau transaksional," ujar Yani saat dihubungi Tempo, Jumat, 29 Agustus 2014. (Baca: Tiga Partai Berpeluang Dukung Koalisi Jokowi)

Lantaran itu pula dia menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jokowi tidak perlu repot melobi partai berlambang Ka'bah tersebut. "Ngapain, buang-buang waktu," katanya. (Baca: Dukung Pemerintah Baru, PPP Tak Tegas soal Koalisi)

Menurut Yani, Jokowi semestinya berfokus saja memikirkan konsep, janji, dan visi-misi yang ditawarkan kepada rakyat selama masa kampanye. "Sebulan lagi dilantik, kan," ujarnya. (Baca: Gerindra Yakin Koalisi Merah Putih Akan Tetap Utuh)

Yani menjelaskan, meskipun ada lobi dari PDIP dan Jokowi, itu hanya berasal dari perorangan dan kader partai yang tak menjabat dalam pengurusan. Menurut dia, keputusan merapat atau tidak harus berdasarkan musyawarah kerja nasional. "Harus putusan partai, bukan perorangan," katanya. (Baca: Ruhut Ajak PDIP Barter Pimpinan DPR dengan MPR)

PPP saat ini bergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. PPP termasuk salah satu partai pertama yang mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi sebelumnya mengatakan partainya belum menentukan arah koalisi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. "Belum ada pembicaraan serius," ujarnya melalui pesan pendek, Selasa, 26 Agustus 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Emron beralasan, selain masih terikat di dalam Koalisi Merah Putih, PPP merasa canggung jika menawarkan bergabung dengan partai pendukung presiden terpilih, Joko Widodo. "Tidak elok PPP menyodor-nyodorkan diri tanpa ikut berkeringat. Apalagi dengan memberi syarat," katanya.

Karena itu, Emron mengatakan, PPP tetap berkomitmen dengan Koalisi Merah Putih yang memilih menjadi penyeimbang. "Dukungan terhadap Koalisi Merah Putih akan kami hormati," ujar Emron.

Meski begitu, ada kemungkinan partainya mengubah posisi dukungan jika ada partai lain dalam koalisi pengusung Prabowo-Hatta menyeberang ke kubu Joko Widodo. "Sampai adanya keputusan partai lain," katanya.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Berita Terpopuler
Florence 'Ratu SPBU' Jadi Trending Topic Dunia 
UGM Akan Beri Sanksi untuk Florence 'Ratu SPBU' 
Sempat Ditolak Prabowo, Suhardi Malah Dapat Pajero 
Prabowo Pilih Suhardi karena Kloset Jongkok
Ajukan Konsep Gerindra, Suhardi Ditolak Prabowo

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Polemik Sistem Proporsional Tertutup, 8 Fraksi DPR Desak MK Tak Kabulkan Gugatan Kader PDIP

2 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia bersama perwakilan 8 Fraksi DPR RI membacakan pernyataan sikap tentang sistem Pemilu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2022. Delapan Fraksi di DPR RI yaitu Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polemik Sistem Proporsional Tertutup, 8 Fraksi DPR Desak MK Tak Kabulkan Gugatan Kader PDIP

Delapan fraksi di DPR mendesak MK tak mengabulkan uji materi UU Pemilu. Mereka menolak Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.


Respons Susi Pudjiastuti dan Walhi Setelah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, 20 Tahun Tak Diberlakukan

2 jam lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Respons Susi Pudjiastuti dan Walhi Setelah Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, 20 Tahun Tak Diberlakukan

Jokowi kembali berlakukan ekspor pasir laut setelah 20 tahun tak diberlakukan. Begini respons Susi Pudjiastuti dan Walhi.


Jokowi Cawe-Cawe pada Pilpres 2024, Anies Baswedan Pastikan Koalisi Perubahan Tetap Solid

3 jam lalu

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan (tengah) didampingi Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto dan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai PKS, Sohibul Iman (kanan) bersiap memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Cawe-Cawe pada Pilpres 2024, Anies Baswedan Pastikan Koalisi Perubahan Tetap Solid

Pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 tak akan mempengaruhi kesolidan Koalisi Perubahan.


Jokowi Sebut Akan Cawe-Cawe pada Pilpres 2024, Anies Baswedan Terima Banyak Kekhawatiran

3 jam lalu

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jokowi Sebut Akan Cawe-Cawe pada Pilpres 2024, Anies Baswedan Terima Banyak Kekhawatiran

Anies Baswedan mengaku menerima banyak kekhawatiran setelah Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan tidak akan netral pada Pilpres 2024.


Disebut Demokrat Berlebihan, Gerindra Bela 'Cawe-cawe' Jokowi

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada puncak acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Mei 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Disebut Demokrat Berlebihan, Gerindra Bela 'Cawe-cawe' Jokowi

Politisi Partai Demokrat menilai pernyataan Jokowi 'cawe-cawe' tidak pas dan berlebihan. Partai Gerindra justru membela Jokowi. Apa alasan keduanya?


Arti Cawe-cawe yang Diucapkan Jokowi Jelang Pilpres 2024

6 jam lalu

PresidenJokowi dan istrinya Iriana Widodo tiba di bandara Hiroshima untuk menghadiri KTT para pemimpin G7 di Mihara, prefektur Hiroshima, Jepang barat 19 Mei 2023, dalam foto handout yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang.  Kementerian Luar Negeri Jepang/HANDOUT via REUTERS
Arti Cawe-cawe yang Diucapkan Jokowi Jelang Pilpres 2024

Jokowi sempat menyebut istilah cawe-cawe dalam pertemuan di Istana Negara, namun apa makna sebenarnya cawe-cawe? Ini penjelasannya.


3 Kesalahan Jokowi Soal Cawe-Cawe Pada Pilpres 2024 Versi Pengamat dari UNJ

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
3 Kesalahan Jokowi Soal Cawe-Cawe Pada Pilpres 2024 Versi Pengamat dari UNJ

Presiden Jokowi dinilai melakukan tiga kesalahan pemikiran mendasar saat menyatakan tak akan netral pada Pemilu 2024.


Habiburokhman Gerindra Sebut Pernyataan Jokowi Soal Cawe-cawe Sudah Sangat Tepat

7 jam lalu

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman  menghadiri acara Seminar MKD DPR RI
Habiburokhman Gerindra Sebut Pernyataan Jokowi Soal Cawe-cawe Sudah Sangat Tepat

Politikus Gerindra Habiburokhman mengatakan pernyataan Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe urusan politik menjelang Pemilu 2024 sudah sangat benar.


Zulhas Enggan Tanggapi Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut: Yang Ekspor Siapa, Kok Nanya Saya?

8 jam lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi. Ia pernah menjabat sebagai ketua MPR pada periode 2014-2019 dan menjadi Menteri Kehutanan periode 2009-2014. Sebelum terjun ke dunia politik, ia sempat menjabat sebagai komisaris utama PT Panamas Mitra Inti Lestari pada 2004-2006. Zulhas mengawali karier politiknya sebagai anggota DPR RI pada 2024. Ia terpilih dari wilayah pemilihan Lampung. Kemudian, Zulhas menjabat sebagai ketua umum di partai berlambang matahari itu. TEMPO/Subekti
Zulhas Enggan Tanggapi Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut: Yang Ekspor Siapa, Kok Nanya Saya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bungkam saat ditanya izin ekspor pasir laut yang kembali dibuka tahun ini.


Kata Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno, dan Gubernur Kepri soal Jokowi yang Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut

9 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Kata Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno, dan Gubernur Kepri soal Jokowi yang Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut

Kebijakan Jokowi yang terbitkan izin ekspor pasir laut menimbulkan ragam komentar dari pejabat hingga mantan menteri.