Muchtar Pakpahan Raih Penghargaan Timor Leste

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Muchtar Pakpahan. TEMPO/Nurdiansah

    Muchtar Pakpahan. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pejuang hak asasi manusia, Muchtar Pakpahan, dijadwalkan menerima penghargaan Human Right Defender Award atas perjuangannya membela hak asasi manusia di Timor Leste. "Besok (30 Agustus 2014), penyerahannya di istana kepresidenan Timor Leste," ujar Muchtar saat dihubungi Tempo, 29 Agustus 2014.

    Muchtar mengatakan informasi penghargaan itu didapatkan sekitar dua minggu lalu. Saat itu Muchtar diberi tahu Duta Besar Timor Leste di Indonesia bahwa dirinya mendapatkan penghargaan itu.

    Adapun penghargaan tersebut akan diberikan langsung oleh Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak. "Surat undangan dari pemerintah Timor Leste melalui duta besarnya," kata Muchtar yang mulai menjadi aktivis pada tahun 1978.

    Dia menceritakan penghargaan ini diraih berkat perjuangannya menyuarakan demonstrasi dan menulis buku yang berjudul Potret Negara Indonesia. Pada halaman 105-108 dalam buku itu, Muchtar menerangkan bagaimana menjawab solusi permasalahan hak asasi manusia yang ada di negara tersebut. "Akhirnya mereka (Timor Leste) referendum," ujarnya.

    Bahkan Muchtar teringat percakapan dengan Xanana Gusmao, Perdana Menteri Timor Leste kini, sewaktu dirinya dipenjara bersama pada tahun 1996 karena membela Timor Timur. "Pertama, kami telah dijajah Portugis, lalu Indonesia. Namun Indonesia lebih kejam ketimbang Portugis.

    Kedua, rakyat Timor Leste ingin merdeka pada 1975. Namun Indonesia merebutnya. "Tidak benar ada demokrasi. Bohong," ujar Muchtar menirukan perkataan Xanana saat dipenjara kala itu.

    Kata Muchtar, saat berpidato besok, dirinya akan mengulangi perkataannya pada 2003 lalu. Dia akan mengatakan apakah Timor Leste ingin menjadi seperti Papua Nugini, dengan kekayaan alam berlimpah tapi penuh korupsi yang merajalela. Atau menjadi seperti Singapura, negara kecil tapi maju tanpa ada korupsi. "Pemimpin harus jujur, tidak korupsi," katanya.

    TRI SUSANTO SETIAWAN

    Berita Terpopuler

    Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK?
    Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih
    Fadli Zon dan Muzani Rebutan Kursi Wakil Ketua DPR
    SBY-Jokowi Tidak Hanya Bahas BBM
    Pelat Nomor Lamborghini Lulung Tak Terdaftar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.