Pergantian Wali Kota 2015, Risma: Jangan Ada KKN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengikuti lomba makan kerupuk seusai memimpin upacara bendera di halaman Balaikota Surabaya, 17 Agustus 2014. TEMPO/Fully Syafi

    Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengikuti lomba makan kerupuk seusai memimpin upacara bendera di halaman Balaikota Surabaya, 17 Agustus 2014. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi peringatan keras kepada jajarannya mulai manajer ke bawah agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Kalau terbukti (KKN), saya enggak bisa menolong. Ini 'angin besar' sekali," kata Risma kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis, 28 Agustus 2014.

    'Angin besar' yang dimaksud Risma adalah gangguan yang diperkirakan meningkat intensitasnya menjelang pergantian wali kota pada 2015. Menghadapi 2015, Risma menyadari tantangan akan semakin berat. Risma tidak ingin ada anak buahnya dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mencatut namanya atau mempunyai niat sendiri untuk melakukan KKN.

    “Saya tidak minta, saya tidak mengarahkan, tapi ada yang catut-catut (nama) saya atau mereka sendiri yang niat. Kalau terjadi, kasihan keluarga mereka, kasihan masyarakat," kata mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya ini. (Baca: Blusukan, Kaki Wali Kota Risma Kena Kutu Air)

    Ditanya soal adanya pegawai pemerintah kota yang terindikasi KKN, Risma mengaku memang belum mendengarnya. Tapi, ia tidak akan mentolerir pegawai yang kedapatan melakukan KKN. "Saya tidak mau mendengar ada staf saya yang kena masalah."

    Peringatan larangan KKN memang sudah sering disampaikannya setiap kali bertemu di tiap SKPD. Ia berharap dengan peringatan itu, praktek KKN bisa dicegah di lingkungan pemerintah kota. Risma juga mengajak masyarakat untuk saling mengawasi dan mengontrol para pejabat publik.

    Bagi Risma, jabatannya sebagai wali kota merupakan amanah untuk melayani masyarakat. Jangan sampai ada isu atau pihak-pihak yang mengambil jalan pintas dengan mengatasnamakan dirinya. "Jabatan ini kalau ke saya harus turun dari Tuhan. Jangan kemudian ada isu macam-macam dan mereka melakukan jalan pintas," katanya. (Baca: Dolly Ditutup, Risma: Yang Melanggar Ditindak)

    Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan sistem e-procurement agar praktek KKN lebih sulit dilakukan. Meski demikian, semuanya kembali pada niat masing-masing, sehingga upaya pencegahan terus diperlukan.

    AGITA SUKMA LISTYANTI

    TERPOPULER
    Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih
    Fadli Zon dan Muzani Rebutan Kursi Wakil Ketua DPR
    Pelat Nomor Lamborghini Lulung Tak Terdaftar
    Jokowi Diuntungkan Jika SBY Naikkan BBM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.