Korupsi, Kepala Desa di Sleman Divonis Setahun Bui

Reporter

Editor

Zed abidien

Ilustrasi. TEMPO/ Ali Said

TEMPO.CO, Yogyakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta memvonis Tugiran, Kepala Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman, dengan penjara 1 tahun. Dia juga dijatuhi denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. "Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim Mery Taat Anggarasih, Rabu, 27 Agustus 2014.

Ia dinilai melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Putusan itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa Indriastuti Yustiningsih dalam sidang tuntutan, Rabu pekan lalu. Jaksa Indriastuti mengajukan tuntutan satu tahun dua bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.

Tugiran didakwa menyewakan lahan desa seluas 7.000 meter tanpa izin pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2012. Lahan itu terdiri atas 5.000 meter persegu kas desa dan 2.000 meter persegi tanah garap Kepala Dusun Sambiroto. "Uang Rp 82 juta dikembalikan ke saksi (penyewa)," kata Mery.

Lahan itu sedianya akan disewa oleh Jerry Anton Sudarto. Lahan itu rencananya digunakan sebagai lokasi kolam ikan dan rumah makan. Modus yang digunakan terdakwa yaitu menyewakan lahan selama 20 tahun tanpa izin gubernur. Biaya sewa hanya Rp 100 juta. Namun uang itu tidak masuk ke kas desa, tapi untuk kepentingan pribadi. Bahkan, setelah keuangan desa itu diaudit, kerugian mencapai Rp 82 juta.

Atas putusan itu, Tugiran menyatakan banding. Ia hanya menjadi tahanan kota, tidak diterungku di rumah tahanan. "Saya akan menggunakan hak saya untuk banding," kata Tugiran.

MUH. SYAIFULLAH


Topik terhangat:


ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Prabowo: Kalian Berkhianat? Dapat Apa dari Jokowi?
Hatta ke Prabowo: Mau Sampai Kapan Begini Terus?
Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK? 
Ahok Pastikan Maju Lagi 2017






Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.


Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.


Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.


Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

6 September 2017

Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

"Karena kalah jumlah, majelis hakim memutuskan bahwa banding Dahlan dikabulkan," ujarnya.