Effendi Simbolon: Wagub DKI Jakarta Hak PDI Perjuangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko Widodo dan Basuki T. Purnama (Ahok). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Joko Widodo dan Basuki T. Purnama (Ahok). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi M.S. Simbolon, mengatakan jatah kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang bakal lowong menjadi hak partainya. Sebab pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan koalisi PDI Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

    Wakil Gubernur DKI Jakarta yang saat ini diduduki Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menduduki posisi sebagai gubernur, karena Joko Widodo bakal dilantik menjadi presiden. Dengan demikian jabatan wakil gubernur bakal lowong.

    Seperti diketahui, Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Sedang Ahok dari Partai Gerindra. Karena itu Effendi Simbolon menginginkan posisi wakil gubernur harus menjadi jatah kader PDI Perjuangan. "Tidak etis kalau gubernurnya Ahok, wakil gubernur juga dari Gerindra juga," katanya, Ahad, 24 Agustus 2014.

    Meski demikian, Effendi mengatakan partainya siap jika penentuan figur wakil gubernur DKI Jakarta harus melalui voting di DPRD. "Silakan saja kalau Gerindra menghendaki demikian."

    Effendi tidak menyebutkan siapa kader PDI Perjuangan yang bakal mengisi jabatan wakil gubernur DKI Jakarta. Namun Effendi menilai aktivis antikorupsi, Teten Masduki, dan anak mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, Boy Sadikin, layak diajukan.

    MUHAMMAD MUHYIDDIN

    Terpopuler
    PAN-Golkar Tolak Posisi Menteri Kabinet Jokowi
    Istri PM Malaysia Pulang Kampung ke Sumatera Barat
    Pidato di Raja Ampat, SBY Minta Mimbar Digeser
    Wibawa Golkar Turun Jika Gabung ke Jokowi
    Soal Ketua DPR, Koalisi Merah Putih Siapkan Nama


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.