TEMPO.CO, Surabaya - Politikus Partai Golkar, Indra J. Piliang, mengatakan ada beberapa pertimbangan jika nantinya Golkar masuk ke dalam pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. "Selama ini ada untung-ruginya Golkar bergabung ke pemerintahan," ujar Indra ketika dihubungi, Sabtu, 23 Agustus 2014.
Indra menjelaskan jika Golkar masuk ke dalam pemerintahan, maka Golkar mempunyai informasi terkait dengan pemerintahan, sehingga bisa segera mempelajarinya. Tidak hanya itu, menurut Indra, komunikasi yang dibangun dengan presiden dan wakil presiden maupun kabinet dapat berjalan dengan baik sampai ke tingkat daerah. "Kami punya banyak gubernur, bupati/wali kota, ketua DPRD, kalau mereka punya urusan di pusat, tentu mereka akan lebih terbantu, karena yang melakukan lobi-lobi adalah anggota kabinet itu," ujarnya.
Namun, Indra berujar, kerugian bagi Golkar jika bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK adalah akan dianggap membenarkan opini publik bahwa Golkar selalu bergabung dengan pemerintahan pada detik-detik terakhir. "Stigma tersebut akan semakin kuat dan menurunkan wibawa partai," ujarnya. "Kerugian yang lain tentu tidak banyak."
Indra menjelaskan jika nanti Golkar berada di luar pemerintahan, maka Golkar tidak bisa menjalankan fungsi negara kesejahteraan yang telah menjadi visi dan misi untuk lima tahun ke depan. "Jika berada di dalam pemerintahan, Golkar dapat mendorong itu dan menyesuaikan visi-misi Jokowi-JK," katanya.
Golkar juga tidak akan mempunyai akses informasi tentang kebijakan presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi kehilangan jaringan politik di dalam pemerintahan. "Tapi menurut saya, tidak ada persoalan jika berada di luar," ujarnya.
EDWIN FAJERIAL
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Kurikulum 2013 Cetak Calon Psikopat
Kenapa Jokowi Minta Paspampres Tak Kaku?
Jokowi Disarankan 'Pegang' SBY ketimbang Ical
Seusai Putusan MK, Prabowo Curhat di Facebook
Prabowo Terus Menggugat, Siapa Paling Diuntungkan?
