Wibawa Golkar Turun jika Gabung ke Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya (ketiga kiri)  dan sekretaris jenderal  partai anggota koalisi memberikan keterangan seusai sidang putusan MK di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014.  TEMPO/Imam Sukamto

    Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya (ketiga kiri) dan sekretaris jenderal partai anggota koalisi memberikan keterangan seusai sidang putusan MK di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Surabaya - Politikus Partai Golkar, Indra J. Piliang, mengatakan ada beberapa pertimbangan jika nantinya Golkar masuk ke dalam pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. "Selama ini ada untung-ruginya Golkar bergabung ke pemerintahan," ujar Indra ketika dihubungi, Sabtu, 23 Agustus 2014.

    Indra menjelaskan jika Golkar masuk ke dalam pemerintahan, maka Golkar mempunyai informasi terkait dengan pemerintahan, sehingga bisa segera mempelajarinya. Tidak hanya itu, menurut Indra, komunikasi yang dibangun dengan presiden dan wakil presiden maupun kabinet dapat berjalan dengan baik sampai ke tingkat daerah. "Kami punya banyak gubernur, bupati/wali kota, ketua DPRD, kalau mereka punya urusan di pusat, tentu mereka akan lebih terbantu, karena yang melakukan lobi-lobi adalah anggota kabinet itu," ujarnya.

    Namun, Indra berujar, kerugian bagi Golkar jika bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK adalah akan dianggap membenarkan opini publik bahwa Golkar selalu bergabung dengan pemerintahan pada detik-detik terakhir. "Stigma tersebut akan semakin kuat dan menurunkan wibawa partai," ujarnya. "Kerugian yang lain tentu tidak banyak."

    Indra menjelaskan jika nanti Golkar berada di luar pemerintahan, maka Golkar tidak bisa menjalankan fungsi negara kesejahteraan yang telah menjadi visi dan misi untuk lima tahun ke depan. "Jika berada di dalam pemerintahan, Golkar dapat mendorong itu dan menyesuaikan visi-misi Jokowi-JK," katanya.

    Golkar juga tidak akan mempunyai akses informasi tentang kebijakan presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi kehilangan jaringan politik di dalam pemerintahan. "Tapi menurut saya, tidak ada persoalan jika berada di luar," ujarnya.

    EDWIN FAJERIAL

    Topik terhangat:
    ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

    Berita terpopuler lainnya:
    Kurikulum 2013 Cetak Calon Psikopat
    Kenapa Jokowi Minta Paspampres Tak Kaku?
    Jokowi Disarankan 'Pegang' SBY ketimbang Ical
    Seusai Putusan MK, Prabowo Curhat di Facebook
    Prabowo Terus Menggugat, Siapa Paling Diuntungkan?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.