Ini Kabinet Jokowi Versi JK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, menyatakan susunan kabinet mendatang tak akan banyak berubah dibandingkan dengan yang sekarang  ada. Menurut Kalla, perubahan yang terlalu banyak pada susunan kabinet Joko Widodo malah akan memakan waku berbulan-bulan untuk menyusun dan menyesuaikannya. Padahal, banyak pekerjaan besar yang harus segera dikerjakan oleh pemerintahan yang akan datang. (Baca: JK Tak Dilibatkan dalam Perampingan Kabinet?)

    "Menghabiskan waktu hanya untuk urusan organisasi. Di mana kantornya, siapa dirjennya, siapa direkturnya. Yang sekarang ini toh sudah berjalan," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, Kamis, 21 Agutus 2014.

    Menurut JK, ide merampingkan kabinet dianggap tak tepat. Ia menganggap perampingan itu sebenarnya tidak akan membuat negara menjadi hemat. Penyebabnya, toh, pegawai negeri sipil tak bisa dipecat jika seandainya pemerintah mempunyai rencana perampingan kabinet dan organisasi di bawahnya.

    Ide merampingkan kabinet itu, kata Kalla, sebenarnya mengacu pada komposisi kabinet di negara-negara kecil seperti Malaysia dan Singapura, yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya lebih kecil dibanding Indonesia. Negara-negara itu jumlah kementeriannya hanya sekitar 20-an. (Baca: Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian)

    Namun, kabinet yang ramping dinilai tak cocok diterapkan di Indonesia karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya yang terlalu besar. "Ukuran 34 (menteri) itu, bukan ukuran yang besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya Indonesia," kata dia.

    Kalla juga tak sependapat dengan wacana menggabungkan kembali Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan seperti dulu. Kata dia, ide penggabungan dua kementerian itu sebenarnya meniru Jepang. (Baca: Jokowi Pertimbangkan Kabinet Ramping)

    Menurut dia, Jepang menggabung dua kementerian itu karena memang negara itu mayoritas pendapatan negaranya dihasilkan dari sektor industri. Sebaliknya, Kalla menjelaskan, pendapatan Indonesia dari sektor industri dinilai masih kecil. Pendapatan negara paling besar masih dihasilkan dari sektor perdagangan mineral. 

    "Jepang itu 90 persen ekspor hasil industri. Jadi, wajar kalau industri dan perdagangan digabungkan. Tapi, industri Indonesia yang diekspor hanya 25 persen. Yang besar justru perdagangan mineral dan pertanian," kata dia. (Baca: Jokowi Mungkin AKan Hapus Posisi Wakil Menteri)

    Oleh karena itu, saat menjadi wakil presiden di kabinet yang dipimpin SBY pada 2004-2009, Kalla memisahkan dua kementerian itu. Tujuannya agar sektor industri menjadi perhatian.

    Lagipula, menggabungkan antara industri dengan perdagangan dinilai semakin susah untuk dikelola. "Jika kementerian semakin besar, makin susah diatur. Saya pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Saya punya tujuh ribu anak buah. Bagaimana saya memimpin?" tanya Kalla.

    AMIR TEJO

    Terpopuler:

    Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
    Putusan MK, 100 Ribu Pendukung Prabowo Geruduk MK

    Pencoblosan Ulang Tak Ubah Kemenangan Jokowi-JK

    Perlakuan ISIS ke Perempuan dan Anak-anak Yazidi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.