Alasan lain, kata Kalla, adalah ciri kinerja kementerian yang perlu dipertajam. Mantan Ketua Umum Golkar itu mencontohkan usulan menggabungkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Menurut dia, penggabungan boleh dilakukan bila ekspor Indonesia lebih banyak pada hasil industri. "Tapi kenyataannya hanya 25 persen ekspor dari industri. Makanya harus fokus di situ dulu," kata dia. (Baca: Perampingan Kabinet Bisa Pangkas Korupsi Birokrasi)
Beredar kabar JK ogah membahas rencana kebijakan itu lantaran tidak dilibatkan dalam pembentukan tim transisi dan pembuatan rencana kebijakannya. Namun, kabar itu dibantah oleh Akbar Faisal, Deputi Tim Transisi. "Justru Pak Jokowi dan Pak JK yang mengendalikan tim," ujarnya. (Baca: Jokowi-JK Disarankan Hapus Kementerian Ini)
Soal jabatan menteri dan tokoh partai politik, Jokowi menginginkan menterinya harus bertugas penuh membantu presiden dalam menjalankan program kerjanya. Artinya, menteri sebaiknya tidak menduduki jabatan partai politik. (Baca juga: JK Tak Dilibatkan dalam Perampingan Kementerian?)
Menanggapi pandangan itu, Kalla mengatakan menteri dari kalangan politikus tak boleh dihapus. Sebab, kata Kalla, kabinet tak lepas dari politik. "Kita harus menghargai suara partai," ujarnya. Kalla berpendapat tidak boleh ada dikotomi antara politikus dengan profesional. "Politikus tidak semuannya berperilaku buruk dan senang korupsi," ujarnya. "Ada juga menteri yang masuk KPK dari kalangan profesional."
TRI SUHARMAN
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror ISIS