Jokowi dan JK Mulai Silang Pendapat Soal Kabinet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Jokowi dan Jusuf Kalla saat menjawab pertanyaan moderator dalam Debat Capres Cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, 5 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ekspresi Jokowi dan Jusuf Kalla saat menjawab pertanyaan moderator dalam Debat Capres Cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, 5 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menolak usulan tim transisi untuk merampingkan dan menggabung kementerian dalam pemerintahannya ke depan. Kalla juga berseberangan dengan keinginan pasangannya, presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, yang menolak politikus yang aktif dalam partai untuk menduduki jabatan menteri. (Baca: Ini
    Kabinet Jokowi Versi JK)

    "Perubahan yang kecil-kecil saja. Toh, bisa jalan," kata JK, sebutan Kalla, di kediamannya, Jalan Brawijaya 6, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Agustus 2014. Penolakan ini, menurut JK, bukan tanpa alasan. Kalla menjelaskan bila jumlah kementerian dirampingkan, itu bakal memakan waktu yang cukup lama lantaran untuk menyesuaikan kinerja. (Baca: Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla)

    Di sisi lain, dia dan Jokowi ingin langsung bekerja mewujudkan janji dan menyelesaikan masalah berat yang diemban negara. "Kalau sistem dirombak lagi, kami akan menyusun siapa dirjennya dan di mana kantornya. Kapan kerjanya?" tanya Kalla. (Baca: Penyusunan Kabinet ala Jokowi Dipuji)

    Tim Transisi Joko Widodo-JK menawarkan perampingan kementerian, dari 34 menjadi 27 kementerian. Rancangan kebijakan itu bertujuan menghemat APBN sebesar Rp 3,8 triliun. Sementara itu, menurut JK, penggabungan kementerian juga tidak bakal menghemat anggaran lantaran tidak ada istilah pemutusan hubungan kerja bagi pegawai pemerintahan. (Baca: Jokowi-Kalla Diminta Ikutkan Publik Susun Kabinet)

    Di sisi lain, penggabungan juga akan sulit diawasi lantaran jumlah pegawai semakin banyak dalam satu institusi kementerian. "Saya dulu Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pegawai 7000-an lebih. Itu susah diawasi," ucapnya. (Baca: September, Jokowi Baru Bicara Kabinet)

    Berikutnya, apakah JK tidak dilibatkan dalam tim transisi?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gerhana Bulan Parsial Umbra Terakhir 2019

    Pada Rabu dini hari, 17 Juli 2019, bakal terjadi gerhana bulan sebagian. Peristiwa itu akan menjadi gerhana umbra jadi yang terakhir di tahun 2019.