TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan tujuh menteri yang lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 harus mengundurkan diri sebelum pelantikan. Namun, hingga saat ini, Kementerian Sekretaris Negara belum menerima surat pengunduran diri para menteri. "Secara etika memang harus bersedia mengundurkan diri," ujar Julian di kantornya, Rabu, 20 Agustus 2014. (Baca: NasDem Sepakat Jabatan Menteri Bukan Petinggi Partai)
Atas situasi ini, Julian menyatakan belum ada instruksi atau rencana dari SBY perihal kemungkinan jabatan menteri yang akan kosong. Presiden juga belum memutuskan pejabat yang akan mengisi posisi tersebut. (Baca: Calon Menteri Kabinet Jokowi-JK Mulai Beredar)
Menurut Julian, mundurnya tujuh menteri tak akan mengganggu rancangan program seratus hari terakhir pemerintahan SBY. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana, bahwa program tersebut semuanya akan selesai pada 10 Oktober mendatang. "Menteri yang mundur juga akan dimekanisme seperti menteri ad intern. Jadi semua jalan terus," tutur Armida.
Sedangkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah belum menemukan aturan yang pasti perihal pengunduran diri menteri karena terpilih menjadi anggota parlemen. Mekanisme yang terjadi setiap pergantian pemerintahan, presiden meminta langsung para menteri untuk mundur. "Kalau tahun 2009 lalu, presiden meminta menteri mundur supaya tak rangkap jabatan," ujar Gamawan.
Para menteri yang akan menjadi anggota Dewan di Senayan periode mendatang adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Sjariefuddin Hasan, serta Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan. Juga Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita Terpopuler
Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat
Prediksi Mantan Hakim MK soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
Dokumen Kesimpulan Prabowo Tebalnya 5.000 Lembar
