Begini Pembagian Jatah Kekuasaan ala Prabowo-Hatta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan Cawapres Hatta Rajasa (kanan) dan  Ketum Golkar Aburizal Bakrie (kiri) disela upacara peringatan HUT  ke-69 Kemerdekaan RI di Cibinong, Jabar, 17 Agustus 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo

    Capres Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan Cawapres Hatta Rajasa (kanan) dan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (kiri) disela upacara peringatan HUT ke-69 Kemerdekaan RI di Cibinong, Jabar, 17 Agustus 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Ade Rosiade, menegaskan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat untuk membentuk koalisi permanen, baik di pemerintahan maupun parlemen. (Baca: Setya Novanto Digadang Jadi Ketua DPR)

    "Kami telah sepakat bahwa presidennya dari Gerindra, wakil presidennya dari Partai Amanat Nasional, Ketua DPR dari Partai Golkar, Wakil Ketua DPR dari partai-partai koalisi, dan Ketua MPR dari Partai Demokrat," kata Ade saat dihubungi Tempo, Senin, 18 Agustus 2014. (Baca: Golkar dan PDIP Berebut Posisi Ketua DPR)

    Menurut dia, rencana koalisi permanen ini juga bakal ditingkatkan hingga daerah. Pernyataan koalisi hingga tingkat daerah ini juga pernah disampaikan Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, pada Ahad, 3 Agustus 2014. "Yang jelas arahnya akan ke sana. Kami ini kompak," kata Ade.

    Poros koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya berencana menempatkan Setya Novanto, Ketua Fraksi Golkar, sebagai Ketua DPR. Namun poros koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi pemenang pemilu merasa posisi Ketua DPR merupakan hak mereka.

    RIDHO JUN PRASETYO

    Terpopuler
    Mundur dari Pertamina, Karen Pindah ke Harvard
    Cara Kristiani Tangkal ISIS di Media Sosial
    Said Didu: Karen Mundur karena Tak Kuat Tekanan
    Ahok Bahas 1.200 Rumah di Menteng
    Pencitraan, Jokowi-JK Tak Berani Hapus Subsidi BBM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?