Kubu Prabowo: Masih Cukup Waktu untuk Pemilu Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa pendukung Prabowo-Hatta nyanyikan yel-yel dukungan pada sidang ketiga senketa pilpres di depan Gedung MK, Jakarta, 11 Agustus 2014. TEMPO/Subekti

    Massa pendukung Prabowo-Hatta nyanyikan yel-yel dukungan pada sidang ketiga senketa pilpres di depan Gedung MK, Jakarta, 11 Agustus 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyanto, berharap hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan umum presiden diulang. Didi mengklaim terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu presiden yang digelar pada 9 Juli lalu. (Baca: Tim Prabowo Gugat KPU Lagi, Kali Ini ke PN Jakpus)

    "Kami ingin keadilan. Kalau angka kami diragukan, tidak apa-apa. Tapi, paling tidak, ada pemilu ulang, pemungutan suara ulang," kata Didi Supriyanto di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Agustus 2014. (Baca: Sesumbar Tim Prabowo Vs. Fakta Gugatan ke MK)

    Menurut Didi, waktu yang tersedia masih cukup untuk mengadakan pemilu ulang. Politikus Partai Amanat Nasional ini juga yakin presiden terpilih masih bisa dilantik pada 20 Oktober. Dia meminta Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan sela yang menginstruksikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengadakan pemungutan suara ulang. (Baca: Refly Harun Prediksi MK Tolak Gugatan Prabowo)

    Didi mengklaim menemukan banyak pelanggaran terkait dengan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) serta pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Didi menuding KPU tak kompeten menyusun daftar pemililh, sehingga jumlah pemilih yang masuk DPKTb membeludak.

    "Kami sudah berhasil mengungkapkan banyaknya pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilu ini," katanya.

    FEBRIANA FIRDAUS

    Terpopuler
    Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian
    Jadi Ahli untuk Prabowo, Jokowi Telepon Yusril
    Massa Prabowo Samakan KPU dengan PKI
    2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
    Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.