Jadi Ahli untuk Prabowo, Yusril Ditelepon Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Prabowo-Hatta mengajukan Yusril Ihza Mahendra sebagai ahli dalam sidang sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril memberikan keterangan dengan kapasitasnya di bidang hukum tata negara.

    Sebelum memberikan keterangan di persidangan, Yusril menyatakan netral alias tak memihak kepada calon presiden Prabowo maupun Jokowi. "Pihak Prabowo meminta saya (memberikan keterangan sebagai ahli). Tapi bila Pak Jokowi minta, saya juga akan datang," ujar Yusril di MK, Jumat, 15 Agustus 2014.

    Yusril berujar semalam Jokowi meneleponnya dan bertanya ihwal sengketa pemilu di MK. Dalam percakapan itu, Yusril menyampaikan kalau dia akan hadir sebagai ahli dari pihak Prabowo. "Saya akan menyampaikan sesuai dengan keahlian saya dan tak akan memihak. Saya hanya akan memihak konstitusi," ujar Yusril menirukan ucapannya kepada Jokowi.

    Mendengar penjelasan itu, Yusril mengatakan Jokowi tak mempermasalahkan dirinya menjadi ahli dari Prabowo. "Monggo Pak Yusril, silakan saja" ujar Yusril menirukan Jokowi.

    MK kembali menggelar sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden di Ruang Rapat Pleno MK, Jumat, 15 Agustus 2014. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari ahli. Ada 13 orang ahli yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait.

    TIKA PRIMANDARI


    Topik terhangat:
    ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

    Berita terpopuler lainnya:
    Ketua Gerindra Laporkan Metro TV, Detik, dan Tempo
    Jokowi: Wajar Ada Beda Pendapat Soal Hendropriyono
    Rumah Novela Dirusak karena Apa?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.