Indra J. Piliang Mengaku Belum Terima Surat Golkar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Indra J. Piliang. TEMPO/ Adri Irianto

    Indra J. Piliang. TEMPO/ Adri Irianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golongan Karya Indra J. Piliang mengaku belum menerima surat keputusan atas pencopotan dirinya sebagai pengurus partainya. (Baca: Golkar NTT Konsisten Munas pada 2015)

    Dia dicopot setelah menyatakan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Padahal partai beringin menyatakan dukungan kepada pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    "Kabar itu benar (pemberhentian sebagai pengurus DPP Golkar). Namun, sampai saat ini, saya belum mendapatkan surat atas pelepasan jabatan itu," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 12 Agustus 2014. (Baca: Golkar Kalimantan Timur Dukung Mahyudin)

    Indra menuturkan kabar pemberhentian dirinya itu baru diperoleh dari mulut ke mulut sesama pengurus Golkar. Dia berujar, pencopotan itu hanya sebatas melepas jabatan sebagai pengurus DPP Golkar, bukan pemecatan sebagai kader partai. "Tentu saya tidak dipecat sebagai kader Golkar," katanya.

    Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa kabar pemberhentian dirinya sebagai pengurus DPP Golkar sebenarnya sudah mulai merebak sebelum pemilihan presiden. Dia mengatakan kabar itu beredar dalam internal partai sejak dirinya menyatakan dukungan terhadap Jokowi-Kalla.

    Beberapa politikus Golkar lain yang juga sempat dikabarkan dipecat dalah Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan Ketua DPP Yoris Raweyai.

    NURIMAN JAYABUANA

    Berita Terpopuler
    Michael Jackson Manusia Paling Jorok di Hollywood 
    Robin Williams Alami Depresi, Diduga Bunuh Diri
    Adik Kim Kardashian Lempar Uang ke Muka Pelayan
    Aktor Robin Williams Ditemukan Tewas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.