Mahasiswa Asal Maluku di Malang Bakar Bendera RMS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Malang:Sekitar 50 mahasiswa asal Maluku di Kota Malang membakar bendera Republik Maluku Selatan (RMS) saat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (20/4). Aksi ini mereka lakukan sebagai simbol penolakan terhadap RMS. "Kami menolak berdirinya RMS," kata juru bicara aksi, Faisal Gani kepada wartawan. Menurut Faisal Gani, sebagai negara berdaulat, Indonesia kembali mendapat ancaman berbagai gerakan separatis, seperti RMS. Karena itulah mahasiswa meminta agar pemerintah tidak membiarkan RMS menjadi besar. Pemerintah juga harus menetapkan RMS sebagai organisasi terlarang dengan membubarkan mereka dan menindak tokoh-tokohnya. "Alex Manuputty harus diseret ke Indonesia dan diadili," ujarnya, merujuk salah satu nama tokoh RMS.Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Maluku Anti-RMS menuntut agar pemerintah melarang tegas segala bentuk peringatan hari ulang tahun (HUT) RMS, tidak membiarkan Maluku terlepas dari wilayah Indonesia, dan menolak intervensi asing dalam penanganan kasus RMS. Menjelang peringatan HUT RMS yang jatuh 25 April nanti, mahasiswa meminta agar pemerintah meningkatkan keamanan. Ini, kata mereka, demi mencegah terulangnya peristiwa tahun lalu ketika banyak korban jatuh dalam peringatan yang sama. "Jangan sampai ada kejadian pengeboman, pengibaran bendera RMS atau isu-isu yang mengganggu keamanan di Maluku," tutur Gani.Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai. Mereka melakukan orasi dan meneriakkan slogan-slogan penolakan terhadap RMS di Indonesia. Usai berorasi dan membakar bendera RMS, perwakilan mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD Kota Malang.Menurut Faisal Gani, anggota Front Mahasiswa Maluku Anti-RMS terdiri dari gabungan enam paguyuban mahasiswa asal Maluku yang tersebar di Universitas Brawijaya, Universitas Merdeka, Universitas Muhamadiyah, Universitas Islam Malang, dan Universitas Gajayana. Jumlah seluruh Mahasiswa asal Maluku di Kota Malang sebanyak 600 orang. "Mereka sepakat menolak RMS," katanya. Bibin Bintariadi

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.