SBY, Orang Paling Tepat Bantu Transisi Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di rapat terbatas dengan sejumlah Menteri di Istana Negara, Jakarta, 4 Agustus 2014. Salah satu yang dibahas dalam rapat mengenai kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia. TEMPO/Subekti

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di rapat terbatas dengan sejumlah Menteri di Istana Negara, Jakarta, 4 Agustus 2014. Salah satu yang dibahas dalam rapat mengenai kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tepat untuk membantu proses transisi bentukan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. "Dengan bantuan dari pemerintahan SBY, maka proses transisi akan lebih cepat. Pemerintahan baru dapat langsung bekerja," ujar Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Agustus 2014.

    Dia mengatakan di awal pemerintahan, Jokowi nantinya akan menggunakan APBN yang disepakati pada pemerinthaan SBY. "Kita perlu belajar dari pergantian kepemimpinan sebelumnya yang tanpa proses transisi yang baik," ujarnya. (Baca: Biaya Tim Transisi Jokowi sampai Rp 1 Miliar)

    Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai belum tepat ada pertemuan antara tim transisi yang dibentuk presiden terpilih Jokowi dan pemerintah. Meski paham keputusan Jokowi, SBY menganggap pembicaraan peralihan kekuasaan antara dirinya dan Jokowi harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. (Baca: Jokowi Menang Pilpres, SBY: Belum Ada Presiden Terpilih)

    "Rencana Jokowi tak keliru karena setiap presiden ingin sukses. Rasanya tak etis kalau saya atau menteri kabinet diminta merencanakan masa transisi," kata SBY dalam wawancara yang diunggah ke media sosial YouTube, Jumat, 8 Agustus 2014. (Baca: Menteri Kabinet Jokowi Mesti Lepas Jabatan Partai)

    Hamdi mengatakan pemerintahan SBY dapat menunjukkan sikap kenegerawanan dengan membentu proses transisi pemerintahan. "Yang terpenting saat ini adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan kelompok," ujarnya. (Baca: Jokowi Bentuk Pokja Khusus Kartu Indonesia Sehat)

    AMOS SIMANUNGKALIT

    Topik terhangat:

    ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

    Berita terpopuler lainnya:
    Jokowi Angkat Hendropriyono sebagai Penasihat
    Ini Penyebab Muncul Fenomena Jilboobs
    Ical Tak Akan Maju Lagi Jadi Ketum Golkar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.