TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran tentang isu Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS), yang sekarang menjadi Islamic State (IS). Surat edaran itu berisi cara para kepala daerah berperan aktif dalam menangani penyebaran paham gerakan IS di Indonesia. (Baca: Mendagri Keluarkan Edaran Soal ISIS)
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan setidaknya ada tiga cara untuk mengantisipasi penyebaran IS di Tanah Air. "Bisa diketahui dengan memetakan rekrutmen gerakan-gerakan ini, cara mensosialisasikan pahamnya, termasuk melalui jejaring sosial, dan penggalangan dana," kata Lukman di kantor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Agustus 2014. (Baca: Surakarta Dianggap Basis ISIS di Jawa Tengah)
Menurut Lukman, masyarakat harus memahami konsep khilafah yang diusung IS secara lebih utuh. "Apa urgensinya bagi Indonesia yang punya karakteristik sebagai bangsa yang bhinneka?" ujar Lukman. (Baca: ISIS Kuasai Pangkalan Militer Utama Suriah)
Lukman mengatakan respons pemerintah atas IS sangat diperlukan karena ideologi radikal ini secara langsung bertolak belakang dengan dasar negara Indonesia. "Jadi harus diantisipasi," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu. (Baca: Cara Pendukung ISIS Berjihad ke Timur Tengah)
Dia menambahkan, sikap pemerintah terhadap ISIS bukan bentuk pengalihan isu sengketa pemilihan presiden ataupun kantor transisi presiden terpilih, Joko Widodo. Apalagi mengalihkan kabar tentang perang antara Israel dan Palestina. "Sama sekali tidak ada urusannya dengan semua itu," katanya. (Baca: Bendera ISIS Berkibar di Samping Kantor Polisi)
IS, kata Lukman, merupakan paham radikal yang sangat militan dan menggunakan agama sebagai alat untuk membenarkan gerakan mereka. Paham keagamaan mayoritas bangsa Indonesia menjadi pintu masuk paham daulat islamiah tersebut. "Tapi ini sudah merongrong kehidupan bernegara kita. Tidak sepaham dengan ideologi kita," katanya.
LINDA TRIANITA
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Ketua Gerindra Jakarta Ancam Culik Ketua KPU
SBY Buka Suara Soal Pencopotan KSAD Budiman
Saksi Prabowo Bikin Hakim MK Geleng Kepala