TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengangkat mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Mahmud Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisi. Selain Hendro, nama mantan Ketua Muhammadiyah Ahmad Syafi'I Maarif juga bakal menduduki kursi penasihat tim.
"Saya ditugaskan jadi penasihat. Saya segera menyiapkan diri untuk memberi nasihat," ujar Hendro di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Agustus 2014.
Ia mengaku diminta memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan atau rekam jejaknya. "Nasihat itu tentu yang saya tahu. Kalau tidak tahu ngapain. Yang saya ngerti soal intelijen. Saya akan memberi nasihat sekitar masalah intelijen," kata guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini.
Ia emoh memberi tahu secara spesifik nasihat apa yang bakal disampaikan kepada tim. Ia berdalih nasihat soal intelijen bersifat rahasia. "Namanya intelijen, masak ceritakan sama kamu," ucapnya menunjuk salah seorang wartawan.
Hendro mengatakan tugas seorang penasihat tak lekang oleh waktu. "Diminta atau tidak, akan saya sampaikan. Saya ingin apa yang menjadi tujuan Rumah Transisi ini tercapai efektif dan efisen. Soal diterima atau tidak, yang penting saya sampaikan," katanya.
Ia juga mengatakan tidak bakal berkantor di Rumah Transisi. Menurut dia, kerja penasihat cenderung fleksibel. "Kalau kira-kira, kalau ada dijadikan nasihat, saya kemari. Saya tidak mau menuh-menuhin kantor."
Ihwal kabar penasihat bakal dijadikan staf ahli di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, ia menampiknya. "Saya sudah 70 tahun. Emangnya tidak ada yang muda. Kalau udah usia segini, harus menasihati yang dia tahu dan pernah dilakukan," tuturnya.
Jokowi membentuk Tim Transisi. Tupoksi tim membahas teknis dan menjabarkan implementasi dari visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tim diisi oleh pelbagai latar belakang. Kepala staf dipegang Rini M. Soemarno, mantan Menteri Perdagangan era Megawati Soekarnoputri. Lalu ada akademikus Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina; dan Andi Widjajanto, akademikus dari Universitas Indonesia. Terakhir ada dua politikus: Hasto Kristiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan Akbar Faisal, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat.
ERWAN HERMAWAN
Terpopuler:
Ketua Gerindra Jakarta Ancam Culik Ketua KPU
SBY Buka Suara Soal Pencopotan KSAD Budiman
Saksi Prabowo Bikin Hakim MK Geleng Kepala
MK Izinkan KPU Buka Kotak Suara