NasDem Sepakat Jabatan Menteri Bukan Petinggi Partai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden terpilih, Jokowi menghadiri syukuran kemenangan Jokowi-Jk sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta, 23 Juli 2014. ANTARA/Reno Esnir

    Presiden terpilih, Jokowi menghadiri syukuran kemenangan Jokowi-Jk sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta, 23 Juli 2014. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat Ferry Mursidan Baldan mengatakan partainya setuju dengan wacana pemisahan jabatan menteri dalam kabinet Jokowi-JK bukan berasal dari petinggi partai politik, tak terkecuali partai pendukung Jokowi-JK dalam pilpres lalu. "Ini merupakan tradisi yang bagus. Kami mendukungnya supaya pemerintahan Jokowi-JK bisa berjalan optimal,” kata Ferry kepada Tempo, Minggu, 3 Agustus 2014.

    Menurut Ferry, pemisahan jabatan menteri dengan tugas sebagai petinggi parpol sangat penting agar tokoh yang berasal dari parpol bisa berkonsentrasi penuh pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri. Rangkap jabatan di pemerintahan dan di partai akan membuat konsentrasi terbelah. 

    "Sangat tidak baik jika tidak bisa konsentrasi bekerja sebagai menteri karena alasan kegiatan di partai. Toh, kalau dia bisa optimal, akan berdampak positif bagi partai asalnya," ujar Ferry.

    Ferry berharap wacana ini juga didukung seluruh partai lainnya yang juga menjadi pengusung Jokowi-JK. Dukungan terhadap pemenangan pasangan nomor urut dua itu harus dilanjutkan pada kebijakan yang lain.

    "Masing-masing partai memang punya aturan. Tapi mengusung kader harus dipotret sebagai ruang pengabdian yang lebih besar kepada negara," ucap Ferry.

    Mantan anggota DPR ini menjelaskan bahwa wacana pemisahan jabatan menteri dengan jabatan di parpol akan dibahas secara komprehensif oleh para ketua umum partai pendukung dalam waktu dekat. "Semangat itu tentu akan dibicarakan para ketua umum partai dengan Pak Jokowi dan JK," tutur Ferry.

    MUNAWWAROH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.