Kriteria Menteri Jokowi-Kalla  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Bapilu Puan Maharani dan Ketua umumPartai Nasdem Surya Paloh menyaksikan pesan Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo melalui televisi terkait hasil hitung cepat Pemilihan Presiden, di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. Menurut hasil hitung cepat (quick count) Pemilihan Umum Presiden 2014 dari sejumlah lembaga survei pasangan capres cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 52,88 persen suara mengungguli pasangan Capres Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 47,40 persen suara. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Bapilu Puan Maharani dan Ketua umumPartai Nasdem Surya Paloh menyaksikan pesan Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo melalui televisi terkait hasil hitung cepat Pemilihan Presiden, di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. Menurut hasil hitung cepat (quick count) Pemilihan Umum Presiden 2014 dari sejumlah lembaga survei pasangan capres cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 52,88 persen suara mengungguli pasangan Capres Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 47,40 persen suara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo, menyebut beberapa kriteria yang tepat untuk orang yang akan dijadikannya menteri dalam kabinetnya mendatang. Jokowi menyebut orang tersebut harus memiliki sifat kepemimpinan yang kuat.

    "Leadership harus kuat, punya kompetensi secara manajerial, dan mengerti administrasi pemerintahan," ujarnya setelah menghadiri acara buka puasa di rumah Chairul Tanjung, Kamis, 24 Juli 2014. Selain itu, Jokowi mengatakan menterinya harus bersih dan mau melayani. (Baca: JK Prioritaskan Menteri Koalisi Dalam Kabinet)

    Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan kemungkinan mekanisme rekrutmen akan mengadopsi sistem lelang jabatan yang digunakannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan, jika ada tokoh partai yang nantinya dipilih, orang tersebut harus berkonsenterasi menjadi menteri dibanding jabatannya di partai. "Kita tidak pakai istilah murni atau tidak murni. Mereka harus konsentrasi di kabinet," katanya. (Baca: Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla)

    Jokowi masih menolak memberikan persentase antara kaum profesional dan tokoh partai yang nantinya masuk dalam kabinetnya. "Bisa 80-20, 70-30, 90-10," tuturnya. Namun, ia menegaskan, kabinetnya akan didominasi banyak kaum profesional. Ia juga menegaskan akan meninggalkan tradisi bahwa kementerian strategis pasti akan diisi tokoh partai. "Kita tinggalkan yang seperti itu. Ini sudah zaman apa, kok masih begitu."

    ANANDA TERESIA


    Terpopuler
    Pakar TI: Tidak Ada Hacker yang Gelembungkan Suara
    Remaja Salatiga Ungguli Insinyur Oxford Bikin Jet Engine Bracket
    Pulang Berlibur, Hotasi Nababan Dieksekusi
    Ahok Lebih Pilih Dian Sastro Jadi Wagub


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.