Jenderal Budiman Kerap Tak Seirama dengan Panglima  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru Letjen TNI Budiman (kiri) dan pejabat KSAD sebelumnya Jenderal TNI Moeldoko saat mengikuti upacara sertijab KSAD di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (2/8). ANTARA/Fanny Octavianus

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru Letjen TNI Budiman (kiri) dan pejabat KSAD sebelumnya Jenderal TNI Moeldoko saat mengikuti upacara sertijab KSAD di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (2/8). ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan memberhentikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman pada Senin, 21 Juli 2014. Pemberhentian ini dipertanyakan banyak pihak karena Jenderal Budiman baru akan mengakhiri masa jabatan pada 25 September mendatang. (Baca: SBY Berhentikan KASAD Lebih Cepat)

    Pemberhentian ini menimbulkan tanda tanya ihwal penyebabnya. Sebagian kalangan menduga apakah pemberhentian ini berkaitan dengan perbedaan yang kerap terjadi antara Panglima TNI Jenderal Moeldoko dengan KSAD Jenderal Budiman dalam menyikapi beberapa kasus.

    Dalam catatan Tempo, misalnya, keduanya terlihat tak seirama dalam kasus Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mencuat menjelang pemilihan presiden lalu. Jenderal Budiman saat itu bertindak tegas dengan memerintahkan pengusutan tuntas terkait kabar anggota Babinsa yang mendatangi rumah-rumah warga di Jakarta Pusat dan mengarahkan warga mendukung calon presiden tertentu. (Baca: KASAD Usut Dugaan Keberpihakan Babinsa)

    Bahkan, Markas Besar TNI Angkatan Darat menjatuhkan hukuman penjara bagi anggota bintara pembina desa, Kopral Satu Rusfandi. Rusfandi sehari-hari bertugas di Komando Rayon Militer Kecamatan Gambir. Dia dinyatakan bersalah lantaran dinilai mengambil alih pekerjaan yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum. (Baca: Soal Netralitas, KASAD akan Sidak ke Korem)

    Namun, keterangan dari TNI AD berlawanan dengan yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Pada 8 Juni 2014 lalu, Moeldoko menyebut kabar adanya Babinsa yang menyuruh warga memilih salah satu capres tertentu tidak benar alias tak terbukti. Jenderal Moeldoko memastikan tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Babinsa baik dalam kasus di Cideng, Sumedang, Jakarta Pusat, maupun tempat-tempat lain. 

    Selain itu, pada Mei lalu santer dikabarkan Jenderal Budiman telah bertemu dengan Megawati ataupun Puan Maharani untuk membicarakan kemungkinan menjadi calon wakil presiden bagi calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo. Hal ini dianggap sebagai langkah tak netral dari Jenderal Budiman sebagai bagian TNI. Namun, Jenderal Budiman sendiri membantah kabar tersebut.

    Di sisi lain, kabar tentang upaya Moeldoko mendekati kubu PDI Perjuangan pun santer terdengar di lingkungan Istana. Banyaknya manuver di kalangan petinggi militer ini pula yang membuat Presiden mengumpulkan mereka dalam sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan. "Saya panglima tertinggi," kata SBY ketika itu untuk menegaskan posisinya.

    Presiden SBY sejauh ini belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab diberhentikannya Jenderal Budiman. Kabarnya, Panglima TNI saat ini telah menyorongkan tiga nama sebagai pengganti Jenderal Budiman. "Pemberhentian KASAD murni keputusan Presiden," kata Moeldoko. Ia membantah spekulasi politik seputar pergantian itu dan menganggapnya sebagai hal yang lumrah di organisasi TNI. (Baca: Panglima TNI Anggap Pencopotan KASAD Lumrah)

    PRIO HARI KRISTANTO I TOMI ARYANTO

    Baca juga:
    MH17 Dihantam Buk, Ini Percakapan Milisi dan Rusia
    Begini Kantor Jokowi Sebelum Pengumuman Pilpres
    Ratusan Mobil Off-road Dilelang Mulai Rp 50 Juta
    Umat Kristen Irak Diminta Pindah Agama


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perkiraan Ukuran Tubuh Megalodon, Pemangsa Zaman Purba

    Setelah berbagai macam penelitian yang dilakukan para ahli, akhirnya mereka bisa menyimpulkan perkiraan ukuran tubuh Megalodon, sang hiu purba.