TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Senior Partai Golongan Karya, Andi Mattalata, menilai kinerja Dewan Pimpinan Pusat Golkar lebih buruk dibanding kepengurusan sebelumnya. Karena itu, dia mendesak Ketua Umum Aburizal Bakrie segera menggelar musyawarah nasional. "Harus ada forum bagi DPP untuk menjelaskan," ujarnya seusai pertemuan tiga organisasi massa pendiri Golkar, Senin, 14 Juli 2014.
Dalam pertemuan di Sekretariat Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI) di Pasar Minggu, Andi menuturkan salah satu indikator kinerja DPP Partai Golkar saat ini lebih buruk adalah menurunnya perolehan kursi Golkar di parlemen dalam pemilu kali ini. Pada Pemilu 2009, Golkar berhasil meraih 106 kursi dengan total peserta pemilu yang banyak. Dia membandingkan dengan kondisi sekarang yang peserta pemilunya hanya 12 partai. “Hasilnya justru tak lebih baik dengan 96 kursi,” ujar mantan Menteri Hukum dan HAM ini.
Adapun Ketua Presidium Soksi Lawrence T.P. Siburian menuturkan hasil perolehan kursi di parlemen menjadi sebab tiga organisasi pendiri Golkar mendesak adanya forum pertanggungjawaban DPP Partai Golkar terhadap hasil ini. Tiga organisasi pendiri Partai Golkar, yaitu Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri, mendesak pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar. Mereka meminta Munas Golkar dilaksanakan paling lambat 4 Oktober 2014. "Ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Golkar," katanya.
Lawrence mengatakan AD/ART merupakan aturan dasar tertinggi partai. Menurut dia, jika pengurus partai melanggar aturan ini, organisasi akan kehilangan wibawa. Dalam Rapimnas Golkar beberapa waktu lalu, Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono sudah mengingatkan mengenai persoalan ini. "Jika ada keputusan setelah Oktober, keputusan itu batal demi hukum."
Pertemuan di Sekretariat Soksi ini dihadiri sejumlah tokoh senior Golkar. Misalnya, Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR Zaenal Bintang, dan pendiri Golkar, Suhardiman.
Lawrence menuturkan mereka akan menempuh prosedur formal untuk penyelenggaraan Munas Golkar. Rencananya, besok mereka bakal membuat seruan ini di Tugu Proklamasi. Namun, jika DPP mengabaikan seruan ini, mereka mendesak dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa. "Kalau DPP menolak, kami lakukan ini," ujarnya, seraya menambahkan syarat Munaslub adalah dua pertiga pengurus Golkar provinsi.
Adapun Ginanjar Kartasasmita mengatakan pertemuan besok merupakan pertemuan lintas generasi di internal Golkar. Dia berharap pertemuan ini bisa mewakili semua generasi Golkar. "Belum pernah Golkar sememprihatinkan sekarang," kata Ginanjar.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Lain:
Soal Dukung Jokowi, Demokrat Tidak Haus Kekuasaan
Saksi Prabowo di Tamansari Juga Tolak Tanda Tangan
Pendukung Prabowo Sepakat Tunggu Hasil KPU
Demokrat Coba Konsisten Dukung Prabowo-Hatta
Mubarok Beberkan 'Bom' Uang di Kongres Demokrat
