Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dua Kabupaten Di Kalimantan Tengah yakni Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kotawaringin Timur (Kotim), dinilai Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng sebagai daerah rawan konflik saat pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal) mendatang. Pasalnya, dalam pemilihan bupati 2001 lalu, terjadi konflik etnis di Kotawaringin Timur yang meluas ke Kotawaringin Barat. Untuk itu para kandidat diharapkan tidak menyebarkan isu yang membuat daerah ini tidak kondusif. Hal ini dikatakan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalteng Brigjen Polisi Arjunan Walan kepada wartawan di Gedung DPRD Kalteng, Palangkaraya, Rabu (6/4).Menurut Arjunan, Polda lebih memfokuskan pengamanan di daerah pasca konflik seperti Kota Sampit, ibukota kabupaten Kotim dan Pangkalan Bun, ibukota Kabupaten Kobar. Untuk pengamanan pilkada, Polda Kalteng telah mengajukan anggaran Rp 7 miliar untuk putaran pertama dan Rp 3 miliar jika ada putaran kedua. "Pada prinsipnya DPRD setuju dengan hal itu, namun yang direalisasikan disesuaikan dengan anggaran daerah yang tersedia," katanya. "Kami sebagai aparat tentu tetap siap mengamankan walaupun dengan anggaran yang terbatas," tambahnya.Untuk mengamankan pelaksanaan pilkada, Polda Kalteng menurunkan 6.000 personil polisi Polda, yang dibantu personil dari Mabes Polri dan TNI AD bila memang diperlukan.Karana WW
Iklan
